PKB sebut poros ketiga terbentuk bila Demokrat usung Gatot jadi Capres
Merdeka.com - Peta politik Pilpres 2019 masih dinamis. Beberapa partai sudah menaruh hati ke Joko Widodo. Dari oposisi, ada Gerindra yang hampir pasti berkoalisi bersama PKS. Sementara partai yang belum menyatakan sikap ada PKB, PAN dan Demokrat.
Ketiganya menggagas poros ketiga yang masih berbayang untuk menantang Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan poros ketiga bisa terbentuk jika Demokrat mengusung Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Menurut Edy, komunikasi politik antara SBY dan Gatot juga bisa cair. Mengingat, Gatot pernah jadi ajudan Presiden RI ke-6 itu.
"Misalnya Demokrat mengusung Gatot, itu akan terjadi poros ketiga. Kalau Demokrat masih dukung AHY tidak terjadi poros ketiga," ujarnya saat diskusi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (30/3).
Demokrat sendiri menyodorkan putra sang ketum yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Edy, AHY belum saatnya jadi Presiden.
Sebab, segala kebutuhannya untuk berpolitik masih di bawah naungan Susilo Bambang Yudhoyono. Kecuali soal cawapres, bagi Edy proporsional AHY masih bisa.
"Pak AHY belom dewasa, logistik masih logistik bapak, kantong bapak, jejaring masih bapak, gak bisa calon presiden," jelas Edy.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga berpendapat poros ketiga akan membahayakan suara Jokowi. Dia mencontohkan saat Pilpres 2014 lalu.
"Kemudian yang berbahaya itu kalau terjadi tiga poros, kalau terjadi tiga poros maka warning buat (koalisi) pemerintahan jokowi, karena kalau terjadi tiga poros akan terjadi seperti pilkada DKI," tutup Edy.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaTerkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya