PKB sarankan SBY dukung gugatan ke MK ketimbang buat Perppu
Merdeka.com - Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain memandang sinis rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Pilkada. Menurut dia, Perppu bukan solusi atas Pilkada lewat DPRD yang sudah termaktub dalam UU Pilkada.
Malik mengatakan, Perppu dikeluarkan jika ada kevakuman hukum. Namun, Malik melihat saat ini tidak ada kevakuman hukum.
"Perppu dikeluarkan karena ada kevakuman hukum, sekarang kan ada UU pilkada jadi enggak ada yang vakum, SBY harus tanda tangan. UU itu 30 hari setelah disahkan. Ditanda tangan atau enggak, enggak pengaruh, UU Pilkada tetap bisa berlaku," ujar Malik saat dihubungi, Selasa (30/9).
Malik merasa bingung dengan sikap SBY yang tiba-tiba ingin mengeluarkan Perppu. Padahal, kata dia, satu-satunya cara atas solusi UU Pilkada hanyalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Satu-satunya cara menggagalkan UU Pilkada itu adalah MK, kalau MK membatalkan baru ada kevakuman hukum,dan bisa keluarkan Perppu. Kalau sekarang dikeluarkan belum ada putusan MK," tegas dia.
Oleh sebab itu, Malik memandang ada baiknya SBY ikut mendukung gugatan UU Pilkada ke MK lebih dulu. Setelah itu jika MK membatalkan UU Pilkada, baru baiknya SBY keluarkan Perppu.
"Menurut saya SBY dan Demokrat ikut mendukung teman-teman untuk menggugat ke MK, satu-satunya cara itu yang bisa dilakukan, kalau SBY mengeluarkan Perppu bisa bertentangan dengan hukum, sepanjang MK belum memutuskan," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi
Baca SelengkapnyaPKS menyebut, putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Meskipun, tak sepenuhnya sesuai dengan harapan.
Baca Selengkapnya"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaIa berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaUntuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaAnak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Baca Selengkapnya