Pimpinan MPR Jamin Tidak Ada Agenda Titipan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menuturkan, tidak pernah di MPR membahas wacana masa jabatan presiden. Arsul membantah ada pihak-pihak yang melobi fraksi-fraksi di MPR maupun pimpinan partai untuk mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Sejauh ini tidak ada yang melobi atau mengajak bicara fraksi-fraksi di MPR maupun dengan pimpinan-pimpinan partai masing-masing terkait wacana masa jabatan Presiden diperpanjang. Di internal MPR sendiri juga tidak ada yang pernah bicara soal itu," katanya kepada merdeka.com, Senin (27/6).

Dia menjamin, tidak ada pasal titipan dalam amandemen UUD 1945. Saat ini MPR memang tengah membahas amandemen terbatas yang merupakan rekomendasi MPR periode sebelumnya.

Wakil Ketua Umum PPP ini mengatakan, pembahasan amandemen UUD di sidang MPR berbeda dengan pembahasan undang-undang di DPR. Tidak bisa dalam sidang MPR mengajukan usulan tiba-tiba atau usulan di luar pembahasan yang diajukan.

"Amandemen UUD di sidang-sidang MPR itu beda dengan pembahasan UU di DPR. Kalau di sidang MPR, maka tidak bisa mengajukan usulan tiba-tiba atau baru di luar usulan yang semula diajukan. Jadi tidak bisa ada agenda baru," ujar Arsul.

"Ini beda dengan pembahasan RUU dimana bisa muncul ayat atau pasal baru dalam pembahasan yang semula tidak dibicarakan ketika RUU dan Naskah Akademik nya dibuat dan diajukan," jelasnya.

Sementara itu, PPP melihat wacana tiga periode hanya sebagai ekspresi di negara demokrasi. Ia yakin, wacana itu diimbangi kelompok masyarakat yang tidak menginginkan masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

"PPP sendiri melihatnya itu sebagai ekspresi di alam demokrasi yang memang tidak bisa kita larang. Tapi kami percaya bahwa elemen masyarakat lainnya juga akan mengimbangi dengan paling tidak mengingatkan kembali bahwa salah satu poin penting yang menjadi tujuan reformasi adalah tidak membiarkan siapapun yang memegang kekuasaan untuk berkuasa lama, melebihi dari dua periode yang menjadi kesepakatan bernegara kita di awal reformasi," pungkasnya. (mdk/fik)