Pimpinan DPR heran Jokowi dan JK tak kompak soal Densus Antikorupsi

Merdeka.com - Pembentukan Densus Antikorupsi oleh Mabes Polri menuai pro kontra. Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak perlu sedangkan Joko Widodo melalui Juru Bicara Johan Budi mengatakan Presiden tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Antikorupsi.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan heran bisa keluar dua suara berbeda. Sebab itu ia meminta pemerintah pusat bulatkan satu suara resmi.

"Kalau Presiden dan Wapres berbeda kan DPR jadi bingung. Mana yang dimaksud dengan pendapat yang resmi tapi seyogyanya pembahasan tingkat satu harus satu suara," ujar Taufik di gedung DPR, Kamis (19/10).

Taufik sendiri yakin itu bukan pendapat resmi Istana. Ucapan Wapres ketika itu hanya merupakan pendapat pribadi saja.

Sementara dari komisi III, Taufik yakin tengah memproses pendapat fraksi. Terutama masalah anggaran. Ia berharap untuk keputusan itu bisa final sebelum tanggal 25 Oktober.

"Seyogyanya keputusan apapun harus ada kepastian sebelum tanggal 25 Oktober pada saat pengesahan APBN. Kalau sekiranya itu sudah diputuskan sudah menjadi keputusan bersama antar pemerintah dan DPR," tutur Taufik.

Taufik sendiri menyebut tidak bisa mengatakan apakah perlu atau tidaknya Densus Antikorupsi. Namun ia mengapresiasi pembentukan ini menguatkan institusi polri dalam penindakan korupsi.

"Tidak bisa mengatakan mana yang lebih efektif atau apapun yang penting iya berharap semoga penguatan Densus Tipikor ini menjadi obyektif independen dan transparan," kata dia.