Petahana Tidak Selalu Menang Pilpres, TKN Contohkan saat Megawati Melawan SBY

Merdeka.com - Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade berencana akan mengusulkan masa jabatan presiden dan wakil presiden cukup satu periode. Namun waktunya akan ditambah dari lima tahun menjadi tujuh tahun. Perubahan masa jabatan kepala negara ini akan diusulkan Andre jika berhasil terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Menanggapi wacana ini, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Kansong mengatakan jika masa jabatan presiden dan wakil presiden diubah, maka perlu dilakukan amendemen UUD 1945. Karena, penentuan masa jabatan kepala negara ini telah diatur dalam UUD.

"Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Artinya kalau ide itu mau dilakukan, harus amendemen Undang-Undang Dasar dulu," jelasnya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

UUD yang mengatur soal masa jabatan ini telah terang dan jelas. Namun jika ada ide untuk mengubah masa jabatan tersebut, yang bersangkutan harus mengusulkan dilakukan amendemen UUD terlebih dulu.

"Sementara amendemen Undang-Undang Dasar kita juga kan lagi banyak dipersoalkan. Ini kan sudah amendemen keempat," jelasnya.

"Apakah kita mau kembali lagi ke UUD yang awal atau cukup? Saya kira amendemen ada kemajuan," lanjutnya.

Salah satu kemajuan dalam amendemen ini adalah syarat presiden RI yang menyatakan harus WNI, sementara yang lama ditulis harus WNI asli. Dia memperkirakan, jika amendemen diusulkan, banyak pihak yang akan menolak. "Karena dengan seperti ini bagus," ujarnya.

Terkait alasan perlunya masa jabatan ini dibatasi karena pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye Capres petahana, Usman mengatakan di negara lain seperti AS tak ada perdebatan soal penggunaan fasilitas negara. Justru petahana dipersilakan menggunakan fasilitas negara.

"Karena itu adalah insentif bagi dia setelah bekerja selama empat tahun. Tidak ada persoalan di Amerika. Di negara-negara demokrasi yang sudah maju tidak ada isu soal fasilitas negara," jelasnya.

"Karena kenapa? UU Pemilu kita rezimnya adalah membatasi incumbent. Padahal kalau di negara lain, tidak, leluasa. Artinya fair lah. Kan sulit membedakan dia sebagai capres incumbent dan sebagai presiden," lanjutnya.

Capres petahana, kata Usman, tak selalu menang. Dia mencontohkan Megawati Soekarnoputri yang dikalahkan pasangan SBY-JK pada Pilpres 2004. "Jadi itu tidak menjadi faktor karena bisa saja (petahana kalah)," pungkasnya.