Merdeka.com - KPU akan memberikan bocoran atau kisi-kisi kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga sebelum debat capres perdana pada 17 Januari 2019 berlangsung. Hal ini dinilai aneh oleh Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, secara harafiah berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debat dimaknai sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, kata Titi, debat adalah salah satu metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden agar bisa didengar dan dipelajari oleh masyarakat.

Titi melanjutkan, karena debat ini memiliki tema spesifik yang berkaitan dengan orang banyak, maka selain penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon, perlu pula diuji sejauh mana autentisitas pemahaman dan kedalaman pasangan calon terkait isu-isu penting dan kondisi faktual dari setiap tema perdebatan.

"Oleh sebab itulah KPU menunjuk panelis yang independen, professional, dan berintegritas untuk kemudian mampu merumuskan pertanyaan yang merefleksikan persoalan bangsa sesuai dengan tema debat, untuk ditanyakan kepada pasangan calon. Melalui pertanyaan itu lah terjadi pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai tema debat dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pasangan calon berkaitan dengan tema debat yang dibahas," kata Titi kepada wartawan, Senin (7/1).

Titi juga menjelaskan, debat tidak hanya untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden, tetapi juga menguji orisinalitas respon dan pandangan pasangan calon presiden terhadap kondisi faktual, pandangan-pandangan pasangan calon terhadap ruang lingkup tema perdebatan yang tidak bisa dibatasi.

"Maka sudah sewajarnya pertanyaan yang dirumuskan oleh panelis tidak perlu diberikan kepada pasangan calon presiden," jelas Titi lagi.

Dalam pandangan Perludem, tema debat itu sendiri sudah merupakan kisi-kisi yang sangat memadai bagi para pasangan calon. Mengapa tidak cukup hanya itu saja, malah dilengkapi dengan penyampaian pertanyaan, itulah yang jadi pertanyaan besar bagi publik dan membuat penasaran yang juga rentan malah menimbulkan kontroversi dan spekulasi yang tidak konstruktif bagi diskursus pemilu.

Pemilih sebagai pemirsa debat, lanjut Titi lagi, akan kehilangan aspek orisinalitas masing-masing pasangan calon. Apalagi untuk melihat respon natural calon dalam menghadapi peristiwa tidak terduga.

Apakah masih mampu bersikap substantif, sistematis, dan tepat sasaran. Konsep, komitmen, dan keberpihakan atas suatu isu diuji secara apa adanya dalam debat yang spontan.

"Pemimpin sudah semestinya bisa bekerja di bawah tekanan. Maka, manfaat dari pertanyaan yang dirahasiakan dan disampaikan di tempat acara juga bisa melihat daya tahan dan adaptasi calon untuk bekerja di bawah tekanan ataupun situasi dan kondisi yang tak terduga. Ini juga akan memperlihatkan kapasitas kepemimpinan para calon dalam tata kelola pemerintahan kelak," terang Titi.

Dia menilai, sangat wajar jika KPU mempertimbangkan masukan paslon soal mekanimse dan metode debat, namun mestinya KPU juga punya konsep kuat yang menjadi tawarannya dalam pelaksanaan debat.

KPU adalah lembaga mandiri dalam mengatur teknis pemilu. Tidak semua hal harus bersepakat dengan paslon apabila KPU memandang konsep yang dibawanya lebih sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Justru di situlah kemandirian KPU diuji sebagai regulator teknis pemilu.

Oleh sebab itu, tambah Titi, karena masih H-10 dari jadwal debat pertama, Perludem mendorong KPU untuk meninjau ulang langkah untuk memberikan semua daftar pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"KPU cukup menyampaikan tema umum perdebatan sebagai basis bag paslon untuk mempersiapkan diri. Ini sekaligus juga akan memberikan pendidikan politik dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, sejauh mana pemahaman personal pasangan calon dari persoalan penting yang ada dimasyarakat sesuai dengan tema perdebatan," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI memutuskan memberikan bocoran pertanyaan kepada capres-cawapres sebelum debat perdana (17/1) mendatang. Ketua KPU RI Arief Budiman menilai pemberian bocoran ini bertujuan untuk menjaga martabat kandidat.

Menurutnya, bocoran pertanyaan dan metode debat sudah disepakati dan disampaikan kepada masing-masing paslon. Pertanyaan debat diberitahukan kepada paslon untuk menjaga martabat dan tidak saling menjatuhkan.

"Kita harus menjaga martabat dua paslon dan kita tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang justru saling menjatuhkan," ungkap Arief usai melantik komisioner KPUD se-Sumsel di Palembang, Senin (7/1).

Menurut dia, kebijakan itu diambil dari pengalaman debat-debat sebelumnya yang pertanyaannya cenderung detail dan terkesan memojokkan paslon lain. Oleh karena itu, pihaknya tak ingin ada pertanyaan lain kecuali yang disiapkan KPU.

"(Debat Capres) ini bukan seperti ulangan. Ini yang diminta adalah bukan sekedar menjawab satu tambah satu sama dengan dua, bukan begitu. Tapi logika untuk merangkai, menjelaskan sebetulnya Indonesia ke depan untuk masalah hukum, korupsi, terorisme, HAM bagaimana," ujarnya.