Penundaan tersangka calon kepala daerah dinilai banyak mudaratnya
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto sempat imbauannya KPK menunda pengumuman nama calon kepala daerah di Pilkada serentak. Namun, imbauan tersebut dinilai akan mencederai penegakan hukum di Indonesia.
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, penundaan proses hukum kepala daerah yang tersangkut korupsi memiliki banyak mudarat. Karena tersangka dapat menghilangkan barang bukti.
"Kalau dia menghilangkan barang bukti, proses penegakan hukumnya akan terhambat. (Kasus) Bisa berjalan di tempat dan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal," katanya di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).
Abraham Samad menilai, jika penundaan penetapan tersangka diumumkan setelah pilkada selesai, hal tersebut dapat membawa konsekuensi lebih buruk untuk transparansi kepemimpinan di daerah.
Dia tidak ingin masyarakat nantinya memiliki pemimpin yang terjerat kasus korupsi.
"Coba kita bayangkan misalnya calon kepala daerah terpilih itu adalah tersangka. Saya pikir tidak ada negara di dunia ini yang seperti begini. Ini saya rasa merusak peradaban," ucap Abraham Samad.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung KPK meneruskan proses hukum calon kepala daerah. Dia menilai proses hukum tidak dapat diintervensi oleh politik.
"Kita adalah negara hukum tidak boleh dikang-kangangi dengan politik. Kalau sampai proses atas para tersangka ditunda maka ini mempelihatkan secara telanjang mata ada diskriminasi pada warga negara hanya karena calon," tutur dia.
Titi menuturkan KPK telah menyelamatkan demokrasi di Indonesia dengan menangkap para pejabat negara yang terjerat kasus korupsi.
Jangan sampai, kata dia, masyarakat memilih pemimpin yang telah menjadi tersangka korupsi.
"Ketika ada OTT (operasi tangkap tangan), satu itu ironis satu lagi alhamdulillah. Publik dapat tau informasi utuh calonnya supaya tidak ada spekulasi KPK dibawa ke ranah politik sesuai prosedur dan alamiah," Titi menandaskan.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaPemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi
Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya