LIVE

Pengamat Politik: Bung Karno Buat Sistem Republik, Agar Anak Presiden Tak Dapat Previlige

Arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik

soekarno
Pengamat Politik: Bung Karno Buat Sistem Republik, Agar Anak Presiden Tak Dapat Previlige
Pengamat Politik: Bung Karno Buat Sistem Republik, Agar Anak Presiden Tak Dapat Previlige (merdeka.com)

Arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik

Pengamat Politik: Bung Karno Buat Sistem Republik, Agar Anak Presiden Tak Dapat Previlige

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman Ph.D mengatakan, Bung Karno bersama Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Tan Malaka menegaskan sistem politik republik sebagai corak utama Indonesia Merdeka.

Airlangga memperdalam, seperti yang ditegaskan oleh Bung Karno dalam Pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 menguraikan, dengan corak sistem republik, maka tidak memungkinkan seseorang yang menjadi Presiden kemudian otomatis diteruskan oleh anaknya menjadi kepala negara.

Menurut Airlangga, sehubungan dengan kondisi sekarang, maka arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik (The Founders of Republic).

Dimana keluarga khususnya anak dari presiden mendapatkan previlege (keistemewaan) melalui keputusan MK untuk memperoleh kesempatan menjadi wakil presiden. 

“Arah politik yang memperlihatkan menguatnya previlege dari keluarga pemimpin, bertentangan dengan napas Pancasila seperti dikumandangkan oleh Bung Karno dalam Lahirnya Pancasila,” ujar Airlangga yang juga merupakan alumnus Ph.D dari Murdoch University Australia.

Hal ini diungkap Airlangga saat hadir di acara acara bedah buku Merahnya Ajaran Bung Karno yang diselenggarakan oleh Universitas Trunojoyo Madura.

Kata Airlangga, Bung Karno menyatakan Republik Indonesia yang akan dibangun jangan sampai mengagungkan satu orang, memberi kekuasaan pada satu golongan kaya maupun aristokrat.

Namun Indonesia dimana negara ini adalah milik semua, semua untuk semua. 

Lontaran penyataan Sukarno ini, menurut Airlangga, menegaskan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh Sukarno berusaha membatasi kekuasaan karena itulah esensi dari Republik.

“Sementara keistimewaan maupun pemanfaatan hukum bagi kepentingan kekuasaan yang tengah terjadi adalah pengingkaran terhadap prinsip republik sebagai esensi dari Pancasila,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, fenomena penciptaan politik dinasti melalui pemanfaatan institusi hukum ini juga memperlihatkan terjadinya krisis terhadap republik. 

“Dimana kekuasaan tak terbatas akan menjadi ancaman bagi fase mutakhir dari pembajakan atas demokrasi,” ujar Airlangga.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bahas Rupiah 18.000 per Dolar AS, ini Hasil Rapat DPR dan Pemerintah

{{caption}}
Detik-Detik Pabrik Ikan di Pati Terbakar

{{caption}}
Bayang-Bayang Granat di Perguruan Cikini

{{caption}}
Pramono Buka Peluang Gratiskan Ancol hingga Ragunan saat HUT Jakarta

{{caption}}
Polisi Ungkap Sosok Terduga Pembakar 3 Santri di Lombok Tengah

{{caption}}
Sony Sonjaya Mengaku Siap Buka-bukaan

Topik Terkait
{{caption}}
Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Lenteng Agung, Megawati Singgung Penguasa Belenggu Kedaulatan Rakyat

Megawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.

Megawati Soekarnoputri
{{caption}}
Gibran Menolak Berkomentar Putusan MA yang Berpotensi Perkuat Dinasti Jokowi

Gibran yang juga kakak kandung Kaesang menyebut, keputusan maju atau tidak ada di tangan adik bungsunya itu.

Gibran Rakabuming Raka
{{caption}}
Mantan Ketua KPK Sebut Dinasti Politik Jadi Virus Pembunuh Demokrasi

Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.

Dinasti Politik
{{caption}}
Surya Paloh: Gagasan Pemikiran Negara Ini Republik Bukan Kerajaan

Gagasan itu dikatakan Surya Paloh perlu dihormati.

Surya Paloh
{{caption}}
Hakim MK Arief Hidayat: Indonesia Tak Baik-Baik Saja, Sistem Bernegara Sudah Jauh dari Pembukaan UUD 1945

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai, Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Kontroversi Setelah Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Koalisi Indonesia Maju (KIM) akhirnya mengumumkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bakal diusung di Pilpres 2024.

Gibran Rakabuming Raka
{{caption}}
Semarak Bulan Bung Karno 2026 Bali: Pemprov Hidupkan Jiwa Proklamator Lewat Lomba Kreatif

Pemerintah Provinsi Bali menggelar Bulan Bung Karno 2026 dengan tema 'Kawya Atma Kerthi', menghidupkan kembali semangat proklamator melalui berbagai lomba kreatif edukatif. Simak detailnya!

bali
{{caption}}
Hasto PDIP Ajak Buruh Perkuat Persatuan Hadapi Tantangan Ekonomi dan Perjuangkan Kesejahteraan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

buruh indonesia
{{caption}}
Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Jilid II Atasi Geopolitik Global

Megawati Soekarnoputri mengusulkan Konferensi Asia-Afrika Jilid II untuk atasi goncangan geopolitik global dan ancaman neokolonialisme, sekaligus menyerukan reformasi PBB.

geopolitik global
{{caption}}
GP Ansor: Diplomasi Prabowo di BoP Wujudkan Dunia Lebih Damai, Indonesia Jadi Jembatan Dialog

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menilai **Diplomasi Prabowo** di Badan Perdamaian (BoP) sebagai strategi tenang namun tegas yang menempatkan Indonesia sebagai jembatan dialog global, demi perdamaian dunia.

badan perdamaian
{{caption}}
Dahnil Anzar Simanjuntak Tegaskan Kembali Dukungan Indonesia untuk Palestina dalam Pelatihan Petugas Haji 2026

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk Palestina saat pelatihan petugas haji 2026, menghubungkan Isra Miraj dengan perjuangan kemanusiaan. Simak bagaimana solidaritas ini menjadi inti nilai bang

dahnil anzar simanjuntak
{{caption}}
Mengenal Sosok Wolff Schoemaker, Guru Soekarno Asal Belanda yang Ingin Indonesia Jadi Negara Islam

Wolff Schoemaker, guru Soekarno yang berpengaruh di dunia arsitektur dan pendidikan.

berita update
{{caption}}
Survei Poltracking Terbaru, Ternyata Segini Tingkat Kepuasaan Publik Terhadap Kinerja Prabowo-Gibran

Adapun survei Poltracking dilaksanakan pada 11-17 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
Kunjungan Prabowo ke Prancis Hasilkan Kesepakatan Investasi Indonesia Prancis Rp61,25 Triliun

Presiden Prabowo Subianto sukses membawa pulang Kesepakatan Investasi Indonesia Prancis senilai Rp61,25 triliun dari kunjungan kerjanya di Prancis. Simak detail kerja sama strategis yang akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

ekonomi indonesia
{{caption}}
Megawati Diperkirakan Hadiri Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diperkirakan akan hadir dalam Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, namun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

bpip
{{caption}}
Presiden Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan ke Prancis, Bawa Pulang Kesepakatan Strategis

Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan Kunjungan Prabowo ke Prancis selama tiga hari, membawa pulang sejumlah kesepakatan komersial penting dan memperkuat hubungan bilateral yang strategis.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Wapres Gibran Pastikan Komitmen Pemerintah dalam Peningkatan Pariwisata Indonesia

Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong Peningkatan Pariwisata Indonesia melalui kolaborasi dan program unggulan, demi pertumbuhan ekonomi dan citra global.

bbtf 2026
{{caption}}
Momen Gibran Bareng Keluarga Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Khutbah Singgung Lingkungan dan Kemanusiaan

Khatib mengajak umat Islam menjadikan Iduladha sebagai momentum untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi sesama dan lingkungan sekitar.

berita update