PDIP beri solusi agar ketum partai bisa jadi menteri Jokowi
Merdeka.com - Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa aturan menteri Jokowi tak boleh rangkap jabatan di partai sudah final. Menurut dia, hal itu sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merekrut menteri.
"Terakhir pasti seperti itu, bahwa kata Pak Jokowi ngurus partai saja sudah pusing," kata Budiman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
Akan tetapi, Budiman menambahkan, bukan berarti ketua umum parpol tak bisa jabat menteri. Hal ini disiasati dengan menambah struktur baru di partai untuk membantu kerja ketua umum.
"Tapi memang disiasati secara formal tidak melepaskan jabatan, tapi membentuk ketua harian atau wakil ketua DPP, Plt bisa saja. Jadi tidak perlu ngurus sehari-hari," terang dia.
Perihal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang dikabarkan tak berminat jadi menteri Jokowi, Budiman menghormati hal itu.
"Kita hargai itu pilihan Cak Imin, antara pilihan negara dan partai beliau merasa sebagai ketua yang dipilih di Muktamar itu kita hargai saja. Itukan pilihan Cak Imin," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Arie enggan menyebutkan partai politik (parpol) mana yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat berlabuhnya, setelah dinyatakan bukan kader PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBudi Arie menyebut masyarakat sudah paham kemana Presiden Jokowi akan menjatuhkan pilihan.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya