PDIP bantah penunjukkan dua Jenderal jadi Pj Gubernur guna pemenangan Pilkada

Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara murni untuk menjaga kondusifitas. Hasto membantah penunjukkan dua Jenderal Polri itu guna pemenangan Pilkada di dua wilayah tersebut.

Sebab, kepala daerah dua wilayah tersebut akan habis masa jabatannya pada Juni 2018. Sedangkan, 10 hari kemudian akan digelar tahapan pencoblosan Pilkada.

Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

"Jangan sekali-kali partai-partai yang ada dalam pemerintahan termasuk PDIP berpikir jangka pendek untuk menggunakan kekuasaan hanya sekedar untuk menang," kata Hasto di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Selain itu, Hasto juga menepis tudingan penunjukkan Iriawan dan Martuani bermuara pada konsolidasi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Hasto balik menyindir pihak yang melempar tudingan itu pernah menggunakan kekuasaan untuk pemenangan di Pemilu.

"Ya yang berpikir itu merupakan bagian dari pemenangan dengan segala cara mungkin masa lalunya punya pengalaman menggunakan alat-alat kekuasaan itu," ujarnya.

"Ya sekali lagi banyak contoh, yang saya sebutkan kemarin kalau mau menang, di Banten dengan selisih tipis kami bisa menangkan itu. Tetapi kan kami dilarang," sambung Hasto.

Hasto menyebut Pemerintah akan mempertimbangkan segala aspirasi publik terkait penunjukkan Iriawan dan Martuani sebagai Pj Gubernur. Kendati demikian dia menegaskan kemenangan Pilkada tidak ditentukan oleh Pj Gubernur tetapi suara rakyat.

"Pilkada itu yang menentukan kemenangan, bukan plt. Itu adalah pergerakan yang menyatu dengan rakyat sendiri," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi pejabat sementara. Menurut dia, sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.

"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani keluar atas usulan dirinya. Menurut dia, kedua nama pati ini juga sudah didiskusikan oleh para petinggi Polri.

"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata mantan Sekjen PDIP itu.