PAN Masuk Pemerintah, Kursi Menteri Non Parpol Jadi Sasaran?

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, tak menutup bakal dapat jatah kursi menteri.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, tidak ada makan siang gratis dan koalisi tulus. Dukungan PAN ke Presiden Joko Widodo dinilai ada kompensasinya.

"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (26/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan, jika PAN tak dapat menteri bisa jadi sudah ada deal. "Namun jika PAN tak dapat menteri itu mungkin sudah deal dengan Jokowi. Namun biasanya, jika berkoalisi ya dapat kompensasi," ujarnya.

Ujang memprediksi bakal ada satu kursi menteri yang disiapkan untuk PAN. Kursi tersebut diambil dari menteri non partai politik.

"Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri. Dan itu pun akan menggeser menteri dari non parpol," ujarnya.

Namun, ada juga kursi wakil menteri yang masih kosong. Salah satunya kursi wakil menteri PAN-RB yang Perpresnya baru diteken Mei 2021 lalu.

Kata Ujang, PAN rugi jika hanya dapat kursi wamen. Hanya saja tak menutup kemungkinan asal ada deal.

"Jika hanya dapat Wamen, PAN rugi. Mestinya dapat menteri. Namun bisa saja itu terjadi, tergantung deal antara Zulhas dengan Jokowi," ujar Ujang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran ketua umum Zulkifli Hasan di Istana saat Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pro pemerintah, Rabu (25/8) menegaskan arah koalisi partainya.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga.

Dia mengatakan, PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi.

Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.