'Pak Jokowi Ditunggu Ketegasannya, Bukan Sekadar Unggah Video Jengkel'

Merdeka.com - Presiden Jokowi mengungkap kekesalannya saat rapat kabinet bersama para menteri 18 Juni lalu. Bahkan, dia mengancam akan melakukan reshuffle demi 267 juta rakyat yang butuh bantuan cepat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Terkait itu, Dosen Politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan mendorong ketegasan Jokowi. Bukan hanya dari rekaman video Sekretariat Presiden yang diunggah 28 Juni kemarin.

"Jadi ketegasan Presiden ditunggu, bukan sekadar mengunggah video ini. Jadi harus segera diambil langkah tegasnya. Misal Presiden memberikan waktu dua atau tiga minggu, kalau tidak ada perubahan segera copot atau ganti timnya," ujar Djayadi Hanan saat dihubungi merdeka.com, Senin (29/6).

Lanjutnya, bahwa video kejengkelan yang diluapkan Presiden Jokowi telah menyita perhatian publik. Jadi jangan hanya sekadar pidato atau ungkapan semata, sedangkan publik menunggu hasil kepastian dari presiden.

"Nah sekarang publik ingin tahu bagaimana hasil perbaikan yang dilakukan presiden. Maka harus diikuti dengan berikutnya Presiden menyampaikan hasilnya apakah ada perbaikan atau tidak, kalau tidak ya harus segera diganti bukan?" ujar Djayadi yang juga mantan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Menurutnya, saat ini waktu yang tepat untuk Presiden menujukkan ketegasannya dengan menghadirkan langkah-langkah perbaikan yang jelas dalam atasi pandemi Covid-19. Terlebih masyarakat saat ini sedang mengalami masa sulit.

Selain itu, dia menyoroti bahwa para menteri sudah diberikan waktu yang cukup lama jika mengacu keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ada akhir Maret lalu. Namun, tetap tak bisa menuangkannya melalui kebijakan yang luar biasa.

"Perppu tentang Corona itu kan sudah hampir tiga bulan lah, jadi harusnya waktu tiga bulan itu waktu yang cukup panjang merealisasikan program-program itu. Tetapi kalau dari pidato Presiden ternyata realisasinya sangat rendah itu," katanya.

"Itu menunjukan bahwa ada yang salah di dalam sistem maupun komitmen kerja. Terlebih tidak adanya trobosan hasil dari para menteri teknis yang bertanggung jawab langsung soal Covid-19," tambahnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, teguran keras dan arahan tegas Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 18 Juni 2020 diputuskan untuk dirilis, agar dapat diketahui publik secara luas.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu (28/6), mengatakan awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern.

"Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini," kata Bey.

Video arahan keras Presiden Jokowi kepada jajarannya itu berselang 10 hari dipublikasikan, setelah Sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020.Bey mengatakan, pihaknya telah mengkaji secara mendalam sebelum merilis video arahan Presiden tersebut ke publik.

“Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," kata Bey.

Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.

Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extra ordinary” karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis.

Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah “extra ordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi pula.