Ngototnya DPR ingin gedung baru senilai Rp 2,7 triliun
Merdeka.com - Meski menuai penolakan, DPR diam-diam sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk membahas anggaran 7 proyek yang salah satunya adalah pembangunan gedung baru. Anggaran sebelumnya yang disebut hanya Rp 1,6 miliar, kini melonjak menjadi Rp 2,7 triliun yang akan dikucurkan hingga 2018.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas nasib 7 proyek pembangunan DPR yang menuai polemik. Pertemuan yang digelar Senin (24/8) malam itu, kata Taufik, menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo agar 7 proyek tersebut dikaji ulang.
"Pimpinan DPR mengharapkan bahwa yang dibahas di Banggar dan Menkeu harus melalui proses sesuai undang-undang," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Taufik menyatakan bahwa pimpinan DPR telah sepakat nasib 7 proyek tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah dan Banggar DPR. Namun, dia menilai, 7 proyek tersebut memang harus melihat kondisi perekonomian yang saat ini sedang merosot.
"Memang kita akui perlu ada kajian mendalam di tengah ekonomi yang sedang tidak bersahabat. Kondisi memang perlu dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ada keterbatasan kemampuan dari pemerintah. Sehingga (pertemuan) untuk cari titik resultan untuk menjadi kesepakatan bersama," tukasnya.
Isi pertemuan DPR dengan menkeu itu diungkap lebih detail oleh Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit. Anggaran 7 proyek DPR diperkirakan akan menghabiskan dana mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.
"Perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaJokowi membacakan pidato tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya.
Baca Selengkapnya