Misteri dualisme dukungan PK di Pilgub Jatim
Merdeka.com - Munculnya surat pernyataan dukungan kepada Khofifah Indar Parawansah-Herman S Sumawiredja (BerKah) berasal dari Ketua DPD Partai Kedaulatan (PK) Jawa Timur, Achmad Tony Dimyati cukup mengejutkan. Sebab sebelumnya, PK versi Tony adalah yang mendukung pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).
Surat tersebut merupakan surat keterangan pribadi dari Tony yang merasa dirinya sudah dipecat, dan karena itu dia merasa pendaftarannya yang mendukung KarSa ilegal. Pascapenyerahan surat tersebut pada Jumat (12/7) lalu, keberadaan Tony tak diketahui.
Saat dicari di rumahnya tidak ketemu. Keluarganya pun mengaku tidak tahu-menahu, dan ketika dicari di rumah orang tuanya di kawasan Wonokromo, Surabaya, juga tidak ditemukan. ''Dua nomor HP-nya pun mati semua,'' kata Sekretaris DPW PK Jawa Timur Mahsun Azis, Sabtu (13/7) malam.
Mahsun mengaku tak tahu dengan ulah koleganya tersebut. Bahkan cenderung tak percaya bahwa surat itu asli bikinan Tony. ''Sejak awal, saya dan Tony itu sudah mendukung KarSa dan kami sudah baik hubungannya dengan Pakde Karwo (Soekarwo) dan Gus Ipul (Saifullah Yusuf),'' terangnya.
Tiga hari lalu, sebelum munculnya surat tersebut, Tony mendadak hilang. Dan yang membuat Mahsun makin tak percaya, belum genap sebulan lalu, Tony bahkan bersedia melakukan testimoni resmi.
Dalam rekaman video yang kini sudah beredar di Youtube, Tony terlihat sangat rileks. Tony bercerita, bagaimana dia dirayu dan diiming-imingi uang dalam jumlah banyak untuk mencabut dukungannya dari KarSa.
''Jadi, mana mungkin saya percaya kalau itu buatan Tony? Atau jangan-jangan dia sudah terkena bujuk rayu iming-iming uang itu?'' kata Mahsun, dengan nada tanya.
Yang jelas, kata Mahsun, tiga hari terakhir ini, dirinya sudah mencari Tony kemana-mana dan tanpa hasil. ''Tak biasanya seperti ini,'' katanya heran.
Sementara Kepala Kantor Media Center pasangan KarSa, Anang Supriyono mengatakan, terkait masalah tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke KPU. ''Kami berharap bahwa semua pihak tidak menggunakan cara-cara kotor dan mengintervensi KPU. Biarkan KPU bekerja sesuai aturan yang ada," katanya datar.
Dihubungi terpisah, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq tetap menyatakan optimismenya bahwa pasangan yang diusungnya, yaitu BerKah tetap lolos. ''Saya tak perlu banyak omong lagi. Fokus kami sudah pada upaya pemenangan. Bukan lolos atau tak lolos,'' katanya singkat.
Dan hari ini, Sabtu (14/7), KPU Jawa Timur menggelar pleno terakhir, terkait penentuan Pilgub Jawa Timur. Hasil pleno ini akan menentukan apakah BerKah lolos atau tidak.
Sementara tiga kandidat lain, yaitu KarSa yang didukung mayoritas partai besar plus non-kursi, sudah dipastikan bakal lolos. Selanjutnya, pasangan Bambang DH-Said Abdullah posisinya aman, karena dudukung 17 persen suara sah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta pasangan via independen Eggi Sudjana-M Sihat, pada 7 Juli kemarin oleh KPU sudah dinyatakan lolos.
Hanya pasangan BerKah yang posisinya masih kritis, karena dukungan suaranya hanya 14,81 persen saja. Padahal, jika PK dan PPNUI tidak bermasalah, BerKah mengantongi 15,55 persen suara sah. Namun, situasi berkata lain, BerKah masih diuji oleh status dualisme kepengurusan dan dukungan ganda dari dua partai gurem tersebut.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPW PKB Jawa Tengah itu secara otomatis sudah mendapatkan mandat dari partainya.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi
Baca SelengkapnyaHermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaDi DKI, PKB hanya memiliki 10 kursi dan membutuhkan lebih 12 kursi lagi
Baca SelengkapnyaKetua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaEksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca Selengkapnya