Media asing tulis isu Prabowo minta jatah 8 menteri saat bertemu Luhut

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Beberapa pekan sebelum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra, sang Ketua Umum Prabowo melakukan pertemuan penting dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya sempat tiga kali beranjangsana.

Dikutip dari media asing, Asia Times, Senin (16/4), yang menulis dalam dua pertemuan pertama Luhut mengatakan kepada Prabowo soal lawan di Pilpres mendatang. Dikatakan Luhut ke Prabowo, "lebih baik bersaing dengan lawan yang sudah dikenal ketimbang yang belum diketahui sama sekali."

Lalu, dalam pertemuan ketiga di sebuah jamuan makan siang di restoran Jepang, pada 6 April lalu, Luhut kembali mendorong peluang untuk menduetkan Jokowi dan Prabowo.

Asia Times adalah situs berita yang berpusat di Hong Kong. Situs ini kerap menulis isu seputar politik dan ekonomi di kawasan Asia.

Luhut disebut kehilangan selera ketika Prabowo menyatakan bersedia mempertimbangkan tawaran itu jika diberi jatah delapan kursi menteri, termasuk pos menteri pertahanan. Belum diketahui apakah yang dimaksud Prabowo menginginkan posisi wakil presiden atau kader Gerindra menjadi menteri pertahanan.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy sempat menghembuskan kabar utusan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menemui Joko Widodo pada Selasa (27/3). Utusan Prabowo itu menanyakan kemungkinan Prabowo menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo.

"Pak Jokowi kemudian menyampaikan hari Selasa kemarin, pak Prabowo masih mengirimkan utusan untuk menanyakan kemungkinan menjadi wapres," kata Romi di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/4).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah ucapan Romi. Dia meminta Romi tidak ikut campur masalah Gerindra dan hanya fokus mengurus calon presidennya sendiri.

"Enggak ada sama sekali. Saya kira saudara Romy itu bagusnya ngurusin partainya sendiri. Ngurusin capresnya sendiri. Enggak usah ngurusin rumah tangga partai lain. Kan kompetisi makin keras," kata Fadli di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

(mdk/did)