Langkah SDA dan KMP usai Menkum HAM sahkan kubu Romi

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan kubu Romahurmuziy sah dalam memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu tertuang dalam Surat Pengesahan Pergantian Kepengurusan PPP yang telah dia tanda tangani.

"Benar, (surat) saya tandatangani pukul 12.30 WIB," ujar Yasonna di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/10).

Yasonna mengatakan muktamar merupakan keputusan tertinggi partai. Jika tidak puas, Yasonna menyarankan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

"Demi kepastian hukum, tidak puas, gugat ke pengadilan. Bayangkan ada muktamar a dan b, tetap hak semua orang, gugat ke pengadilan," kata dia.

Selanjutnya, Yasonna mengatakan pengesahan ini seharusnya dapat dilakukan oleh Amir Syamsuddin selaku Menkum HAM saat itu. Tetapi, Yasonna menyadari Amir tidak dapat mengambil keputusan lantaran masuk masa transisi.

"Saya kemarin bicara dengan Pak Amir, tapi tidak enak ambil putusan karena kan masa transisi," ungkap dia.

Yasonna kemudian mengungkapkan alasan mengapa muktamar PPP kubu Romi di Surabaya dinilai sah. Hal ini karena muktamar tersebut sudah memenuhi syarat kuorum.

Atas hal itu, Yasonna menyatakan kepengurusan PPP kubu Suryadharma Ali (SDA) gugur. "Secara formal yuridis gugur," ungkap dia.

Menyadari hal itu, PPP kubu SDA tak tinggal diam. Dia juga dibantu rekan-rekannya dari Koalisi Merah Putih (KMP). Berikut langkah-langkah SDA dan KMP usai Menkum HAM sahkan kubu Romi:

SDA akan gugat Menkum HAM ke PTUN

PPP kubu Suryadharma Ali akan menggugat Menkum HAM Yasonna H Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyusul ditandatanganinya Surat Pengesahan Pergantian Kepengurusan PPP. Kuasa Hukum Suryadharma Ali, Andreas Nahot Silitonga meminta keputusan itu dibatalkan."Kami fokus ke gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan putusan Kum HAM," kata Nahot di Jakarta, Rabu (29/10).Menurut Andreas, keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM bertolak belakang dengan sikap dari kementerian itu pada era Amir Syamsuddin. Saat itu, ujar dia, Kemenkum HAM akan mengambil sikap ketika masalah internal PPP sudah diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai. Namun kini, kata dia, ketika kisruh PPP belum selesai, Kemenkum dan HAM sudah mengeluarkan putusan."Ini kan Kemenkumham menjilat ludah sendiri," ucap Andreas.

Fadli Zon tuding Menkum HAM politisasi hukum

Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang mengeluarkan surat untuk meredam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia menuding, keluarnya surat keputusan tersebut kental dengan unsur politik.Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon itu lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (29/10)."Kalau menteri hukum diisi orang politik, jadinya politisasi hukum. Baru sehari dilantik menteri hukum buat keputusan politik."Yasonna H. Laoly yang merupakan kader PDIP mengeluarkan surat keputusan tersebut sebagai acuan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah versi Muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy. Keputusan Yasona yang mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya merupakan upaya membawa-bawa institusi Kemenkumham ke wilayah politik."Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).

Fadli Zon ancam interpelasi Menkum HAM

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memperingatkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly agar tidak turut campur dalam konflik internal PPP. Menurut dia, keputusan Yasonna yang mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya merupakan upaya membawa-bawa institusi Kemenkumham ke wilayah politik."Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan keputusan Yasonna soal PPP. Pimpinan DPR akan segera mengkaji apakah Yasonna yang baru dilantik sehari sebagai menteri layak memutuskan konflik di internal PPP atau tidak."Apakah memang surat itu memang layak dikeluarkan oleh seorang Menkumham yang baru menjabat satu hari atau tidak," katanya bertanya-tanya.Sehingga kata Fadli, DPR tidak akan segan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah apabila benar Yasonna mengesahkan Muktamar PPP Surabaya yang menjadikan Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP. Menkumham bakal diundang ke DPR untuk dimintai klarifikasi akan masalah tersebut."Kalau memang ada surat itu tentu kami akan lakukan hak interpelasi," ancamnya.

Fahri Hamzah sebut Menkum HAM ajaib sahkan PPP versi Romi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly aneh karena mengesahkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) daripada Suryadharma Ali (SDA). Hal ini dinilai terlalu cepat, apalagi DPR belum menerima surat pengangkatan Yasonna."Ini ajaib menteri yang begitu cepat yang sudah berani mengeliminir parpol, padahal kita saja belum lihat SK menterinya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).Fahri mengatakan, Yasonna harus hati-hati sebelum memutus di Kemenkum HAM. Menurut dia, Menkum HAM harus bertindak adil."Ini harus ada kehati-hatian. Pak Yasonna akan menjadi menteri hukum dan harus bertindak adil bagi semua karena dia akan menjaga, dan juga penasihat presiden. Mohon yang bersangkutan harus berhati-hati," tegas dia.