Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga diingatkan tidak menjual nama Presiden Jokowi untuk kepentingan dirinya jelang pemilihan Ketua Umum di Musyawarah Nasional Partai Golkar. Fungsionaris Partai Golkar Azis Samual menekankan, presiden telah menegaskan tidak mau terlibat dalam konflik di Golkar dan bersikap netral.

"Bahkan Presiden berkali-kali menyampaikan agar pemilihan ketua umum di Munas Golkar berlangsung demokratis dan terbuka. Presiden menolak pratik-pratik aklamasi atau rekayasa yang akan dibangun oleh Airlangga," tegas Azis melalui keterangan pers, Minggu (8/8).

Seperti diketahui Airlangga mengklaim bahwa tindakannya menempatkan para preman dan menggembok gerbang kantor DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden. Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan pengarahan di DPP Partai Golkar, Sabtu (7/8).

"Statement ketua umum Airlangga itu jelas membahayakan nama baik presiden. Masak urusan gembok menggembok, premanisme dan judi seret-serta nama presiden. Cengeng dan tidak jantan itu namanya," pungkas Azis.

Seperti diberitakan media massa, Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro-Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni yang berniat menyampaikan aspirasi, Sabtu (7/8) mengaku tak diizinkan masuk ke Kantor DPP Partai Golkar. Selain tak diperkenankan masuk, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang tengah berada di Kantor DPP kata Adi bahkan enggan menemui massa AMPG pro-Bamsoet

"Kita datang ke rumah kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pengurus DPP. Namun, sama seperti sebelumnya, kita tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP," ujarnya.

"Ketua Umum yang berada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggung jawab. Ketum parpolnya harusnya mampu bersikap ksatria," imbuhnya seraya menuturkan sikap Airlangga dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi, telah memicu konflik dan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar.

Adi turut mempertanyakan langkah Airlangga yang memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar. Adi mengatakan hal itu makin menunjukkan sikap otoriter Airlangga.