Kredibilitas penyelenggara Pemilu diharapkan mampu perkuat demokrasi

Merdeka.com - Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)‎ mengharapkan gelaran Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017 mendatang makin menguatkan demokrasi Tanah air. Untuk itu diharapkan penyelenggara pemilu harus mengutamakan kredibilitas.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PP AMPG Deni Yusuf, dalam diskusi digelar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bertema 'Integritas Penyelenggara dan Masa depan Pemilu mengawal Demokrasi di Indonesia' di Markas Partai Golkar, Jakarta, Jumat (11/11). Hadir juga Ketua Umum PP AMPG Fahd El Fouz Arafiq, Tim seleksi KPU-Bawaslu Valina Sinka Subekti, dan pengamat politik Arman Salam.

"Penguatan demokrasi harus diawali oleh penyelenggara kredibel, oleh karena itu PP AMPG menyelenggarakan diskusi ini," kata Deni.

Sementara itu, Fahd menambahkan, pihaknya akan menggelar kegiatan jambore nasional kader AMPG guna memberikan pembekalan kepada kader. Sebab pihaknya juga akan mengawal jalannya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Indonesia.

"‎DPP Golkar telah menugaskan AMPG sebagai pengamanan suara partai saat Pilkada serentak 2017 mendatang. Itu tugas yang cukup berat dan kita akan segera menggelar jambore nasional untuk memberikan pembekalan," ujar Fahd.

Fahd menuturkan bakal memberikan pendidikan berupa pelaksanaan dan petunjuk menjadi saksi. Ini terutama guna mengawal suara kader dari Partai Golkar terlibat dalam kontestasi Pilkada serentak 2017.

"Setiap TPS akan kita terjunkan 10 kader. Artinya akan ada ribuan kader AMPG yang akan kita bekali saat menggelar jambore nasional nanti," terangnya.

Dia menambahkan, setiap kader AMPG juga akan dibekali ‎pendidikan politik untuk menciptakan calon pemimpin di setiap daerah. Selain itu, PP AMPG juga akan menggelar diskusi kebangsaan setiap pekannya sebagai wadah bagi kader dalam menyampaikan aspirasinya.

"Pendidikan politik ini menjadi penting agar mematangkan kader AMPG ‎yang ada di Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Valina Singka memaparkan tentang bagaimana membangun integritas penyelenggara Pemilu. Valina mengaku sangat setuju jika penyelenggara Pemilu memiliki integritas, kualitas, kredibel dan profesional.

"Karena ini semuanya berawal dari Pemilu, baik DPR maupun Presiden. Makanya penyelenggara Pemilu harus berkualitas," kata Valina.

Valina menambahkan bahwa netralitas birokrasi juga sangat diperlukan dalam membangun bagi penyelenggara Pemilu untuk membangun kualitas Pemilu. Sebab, DPR terkadang melakukan politisasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Misalnya, penyelenggara Pemilu harus berkonsultasi dengan DPR. Dan hasil konsultasinya itu harus mengikat," terangnya. (mdk/ang)