KPU: parpol gurem tidak paham regulasi KPU

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang ke-IV dengan teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan para Komisioner KPU. Dalam sidang itu, DKPP melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh Bawaslu dan beberapa partai tidak lolos verifikasi seperti PPPI, PPRN, Partai Republik, dan Partai Kedaulatan.

Bertindak sebagai Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie didampingi Nur. Hidayat Sardini, Saut Sirait, Valina Singka Subekti, dan Abdul Bari Azed. Sementara dua anggota DKPP lain, yakni Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak dalam perkara ini selaku Teradu dan Pengadu, dibebaskan dari penanganan perkara ini.

Dalam kesempatan itu, teradu KPU malaui komisionernya Sigit Pamungkas mengatakan para pengadu belum bisa mengerti bagaimana memahami regulasi KPU.

"Apa yang disampaikan pengadu ada ketidakpahaman dengan regulasi KPU. Saya ambil contoh, PPRN menuduh KPU melanggar kode etik karena tidak mengirimkan data keanggotaan partai (yang diverifikasi) kepada daerah," kata Sigit dalam Sidang DKPP, Selasa (9/4).

Sigit menjelaskan KPU bukannya tidak transparan mengenai daftar keanggotaan partai memang data keanggotaan tidak harus ditangani oleh KPU pusat karena hal itu sudah menjadi kewenangan KPU Daerah. Jadi, partai politik setempat yang menyerahkan keanggotaan dan diproses di KPU daerah.

Selain itu, Sigit menyinggung ketidakpahaman partai gurem sebagai teradu tidak bisa memahami mana pelanggaran kode etik dan bagaimana membedakan sengketa pemilu. Dalam sidang ajudikasi Bawaslu pernah mengatakan bahwa jika partai-partai tidak lolos verifikasi faktual ingin mengadukan KPU ke DKPP, maka silakan diadukan jika ada cukup bukti.

"Partai Republik mengatakan bahwa Bawaslu telah mengeluarkan statemen KPU melanggar kode etik, itu salah karena Bawaslu tidak pernah berkata seperti itu," ujarnya.

Sigit pun mengatakan para teradu tidak cukup pintar dalam membedakan mana lingkup kode etik, pelanggaran administrasi, dan mana yang sengketa pemilu.

"Apa yang disampaikan pengadu lebih banyak tidak dikuasai berkaitan dengan regulasi. Jadi salah menyalahkan KPU karena mereka tidak menguasai pemahaman regulasi dengan baik," imbuhnya.