KPU DKI rapat pleno verifikasi hasil tes bakal cagub-cawagub Jakarta
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno terbuka penyerahan hasil verifikasi persyaratan dan pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Kami punya batas waktu sampai 29 September lalu untuk melakukan verifikasi, melakukan penelitian syarat-syarat apa saja yang sudah terpenuhi, syarat-syarat apa saja yang belum, nah hasilnya hari ini akan kami serahkan kepada tim pasangan calon," kata Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (1/10).
Lebih lanjut, ia mengatakan setiap pasangan calon harus memperbaiki dan melengkapi sampai dengan batas waktu pada Selasa, 4 Oktober 2016. "Waktunya memang tidak panjang untuk melengkapi berkas-berkas. Pada dasarnya memang semua persyaratan itu penting, sebab kalau tidak penting pasti tidak bisa memenuhi persyaratan," ujar dia.
Menurut dia, memang ada hal-hal yang sangat substansial yang harus terpenuhi, misalnya syarat sehat jasmani dan rohani. Sumarno mengatakan, ada beberapa kekurangan-kekurangan kecil tapi penting sebab kalau setiap pasangan calon tidak melengkapi tentu kami menyatakan ini tidak memenuhi syarat.
"Nah syarat-syarat yang kurang itu antara lain ada ijazah yang belum dilegalisir padahal harus ada legalisirnya. Ada juga yang SKCK-nya belum diserahkan. Ada juga misalnya surat bebas dari tanggungan pajak itu harus lima tahun terakhir, ada yang baru menyerahkan tiga tahun terakhir," tuturnya.
Diketahui, tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta untuk bersaing pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar dan Hanura, lalu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang dicalonkan Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusulkan Partai Gerindra dan PKS.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaMassa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca Selengkapnya