KJP warga dicabut sepihak oleh sekolah, Ahok janji cari pelakunya
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama berencana akan mengevaluasi terhadap sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tindakan ini baru diinisiasinya saat blusukan ke Cipete Selatan, Jakarta Selatan, di mana banyak warga mengadu tak mendapatkan bantuan pendidikan itu.
Basuki, atau akrab disapa Ahok, mengkhawatirkan pencabutan KJP sengaja dilakukan pihak sekolah. Dia menduga tujuannya adalah untuk membuat warga benci terhadap sistem bantuan pendidikan yang dijanjikannya.
Dugaan ini bukan tanpa alasan. Dalam Pilkada DKI 2017 kali ini, pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno juga memiliki program untuk bantuan pendidikan, di mana mereka akan memberikan KJP plus-plus.
"Makanya kita mau cek, alasannya apa? Bisa juga guru jahat, kepala sekolah jahat. Sengaja dipotong, supaya orang marah. Kalian pikir semua guru suka sama saya? Enggak. Tujuannya supaya orang benci sama Ahok. Lalu ganti gubernur, kan ada KJP plus (program Anies) kok," katanya di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengharapkan, warga yang mengeluhkan KJP langsung melaporkan masalah tersebut kepada dirinya. Dia pun berjanji segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Tinggal lapor pada kami. Karena kami enggak tahu juga di bawah siapa yang main. Kalau kamu biasa korupsi gede, tiba-tiba zaman Ahok enggak bisa pungut, kamu dendam enggak kira sama Ahok? Ya dendam lah," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga melaporkan KJP anaknya dicabut oleh SDN 03 Pagi Cipete Selatan dan SMPN 250 Jakarta. Menurut warga yang melapor, Waini (59), KJP atas nama cucunya Muhammad Nurul Nafis dicabut tanpa pemberitahuan sekolah terlebih dahulu.
"Banyak yang dicabut, lebih dari 10 anak. Dicabut dari tahun kemarin, enggak ada pemberitahuan di awal," ujarnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya