Kawal RUU Ciptaker, PKS Sebut Perlu Ada Oposisi

Kamis, 21 Mei 2020 14:58 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Kawal RUU Ciptaker, PKS Sebut Perlu Ada Oposisi Kampanye PKS. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan tiga nama anggota Fraksi PKS untuk menjadi anggota panitia kerja RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, PKS menolak membahas dan tidak mengirimkan perwakilan di panja RUU Cipta Kerja sebelum pandemi Covid-19 berakhir.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, mengatakan pengajuan tiga nama anggota diputuskan setelah mempertimbangkan perlu adanya pandangan penyeimbang dari Partai Oposisi dalam pembahasan RUU Ciptaker. Menurutnya, Fraksi PKS ingin mengawal pembahasan RUU Ciptaker agar isi ketentuannya memihak kepentingan rakyat.

"RUU Ciptaker yang isinya berkaitan dengan 79 Undang-Undang perlu dikritisi sejak awal agar tidak menyimpang dan dimanfaatkan untuk kepentingan liberalisasi ekonomi nasional semata," kata Mulyanto, Kamis (21/5).

Dia mengungkapkan, tiga anggota Fraksi PKS yang dikirim ke panitia kerja RUU Ciptaker adalah Anies Byarwati, Bukhori Yusuf dan Ledia Hanifa.

"Rapat Panja pekan ini melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptakerja pada bagian Daftar Isian Masalah atau DIM di bagian konsideran, Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab II (Maksud dan Tujuan). Kedua bab ini sangat penting karena akan sangat mewarnai arah dan bunyi pasal-pasal pada 13 bab berikutnya," kata Mulyanto.

Fraksi PKS, kata Mulyanto, ingin pembahasan RUU setebal seribu lebih halaman ini dilakukan secara objektif dan terbuka untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan investor asing.

Fraksi PKS juga ingin memastikan bahwa RUU Omnibus Law ini benar-benar bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk kalangan pekerja maupun para pengusaha.

"Fraksi PKS ingin memastikan RUU berpihak kepada kepentingan nasional, memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia, bukan tenaga kerja asing, menjamin kedaulatan bangsa tidak tergadai dan memastikan RUU ini tidak melanggar Konstitusi," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Dia menuturkan, berdasarkan hasil kajian internal Fraksi PKS, terdapat sejumlah isu penting yang perlu dibahas secara mendalam dalam RUU Ciptaker. Beberapa di antaranya adalah isu kedaulatan negara, isu kemudahan izin bagi usaha dan tenaga kerja asing.

Kemudian, isu pengaturan hak dan kewajiban pekerja dalam negeri, isu kelestarian lingkungan hidup, isu desentralisasi kekuasaan dan isu perlindungan konsumen, terutama terkait jaminan produk halal dan pengelola umroh.

"Fraksi PKS menilai draft RUU Ciptaker yang diajukan Pemerintah ini terlalu longgar pada kepentingan investor asing, memarjinalkan daerah, melemahkan pekerja dalam negeri dan menyudutkan konsumen Muslim," ucapnya.

Mulyanto melanjutkan, fraksi PKS berupaya agar bagian-bagian sensitif yang dapat merugikan kepentingan nasional dapat diputuskan secara bijaksana. Dia bilang, jangan sampai harapan pemerintah membuka lapangan kerja baru dengan jalan mempermudah perizinan usaha dan investasi malah menjadi malapetaka bagi kedaulatan bangsa dan negara.

"Kita harus punya komitmen kuat untuk menjadikan bangsa ini sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Bukan sekedar jadi kuli bagi pengusaha asing," ujar Mulyanto. [lia]

Baca juga:
Kawal RUU Ciptaker, PKS Sebut Perlu Ada Oposisi
Lima Fraksi DPR Minta Judul RUU Ciptaker Diubah
Suasana Rapat RUU Cipta Kerja di Parlemen Senayan
Sofyan Djalil Bantah RUU Cipta Kerja untuk Kepentingan Pengusaha
RUU Cipta Kerja Bisa Jadi Awalan Perbaikan Iklim Usaha Usai Covid-19
Pasca Pandemi, UMKM Dipercaya Bakal Jadi Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RUU Cipta Lapangan Kerja
  3. PKS
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini