Jusuf Kalla Ingatkan Pemimpin Jangan Emosional: Urusan Bangsa Ini Banyak, Pikiran Harus Tenang
"Karena persoalan bangsa ini banyak, (maka) harus tenang pikiran, harus ambil keputusan yang baik," kata Jusuf Kalla.
"Karena persoalan bangsa ini banyak, (maka) harus tenang pikiran, harus ambil keputusan yang baik," kata Jusuf Kalla.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla mengingatkan menjadi seorang pemimpin bangsa harus memiliki pikiran tenang dan tidak emosional.
Jusuf Kalla mengatakan, pemimpin harus memiliki gagasan dan bersikap tenang dalam memimpin bangsa Indonesia.
"Karena persoalan bangsa ini banyak, (maka) harus tenang pikiran, harus ambil keputusan yang baik," kata Jusuf Kalla, dilansir dari Antara, Rabu (10/1).
Jusuf Kalla meminta pasangan calon AMIN untuk berkampanye dengan baik.
Menurut Jusuf Kalla, Anies dan Muhaimin harus menjelaskan gagasan-gagasan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka merupakan para pemimpin yang bisa diberikan amanah.
merdeka.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
JK mengatakan seorang calon pemimpin harus bisa membawa rakyatnya menuju kebaikan.
Baca SelengkapnyaPolitisi senior Golkar ini hanya meminta publik menunggu saja.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal pemimpin yang baik. Dia menyindir capres yang kerap marah-marah.
Baca SelengkapnyaJK mengaku masih menunggu hasil penghitungan suara resmi.
Baca SelengkapnyaDugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca Selengkapnya