Jokowi Mau Tabok Penyebar Isu PKI, PKS Nilai Cuma Gimmick Alihkan Isu
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin tabok orang yang menuduh dirinya PKI di media sosial. Sampai-sampai, politikus PDIP itu ingin mencari orang yang menyebarkan isu fitnah tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alyuddin menilai, apa yang diungkapkan Jokowi hanya sekadar gimmick. Lagipula, dia yakin, tak sulit menangkap orang yang menuduh Jokowi PKI.
"Saya kira itu gimmick saja. Jika itu betul, mudah bagi dia untuk mencari dan menangkap orang-orang yang menuduh dia PKI," kata Suhud kepada merdeka.com, Jumat (23/11).
Suhud malah curiga ungkapan 'tabok' Jokowi ini menjadi bagian dari strategi. Salah satunya mengalihkan isu ekonomi.
"Kami curiga Pak Jokowi melakukan itu untuk mengalihkan perhatian publik dari hal yang serius, seperti paket kebijakan ekonomi yang dikecam banyak pihak," tambah Suhud.
Dia pun meminta Jokowi sebagai presiden dan capres tak lagi mengeluarkan ungkapan yang buat kontroversial. Dia mengajak Jokowi dan timnya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
"Saatnya setop melontarkan diksi dan pernyataan-pernyataan kontroversial, mari fokus pada hal-hal yang substantif dan menyentuh persoalan bangsa," tutup Suhud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung informasi bohong dan fitnah yang beredar di media sosial memasuki tahun politik. Salah satunya, isu yang menyebutkan bahwa Jokowi merupakan aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ini disampaikan Jokowi saat membagikan 1.300 sertifikat tanah untuk warga Lampung Tengah di Lapangan Tenis Indoor Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jumat (23/11).
"Coba lihat di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah-fitnah seperti itu," kata dia.
Jokowi berulang kali membantah bahwa dia bukan aktivis PKI. PKI sudah dibubarkan pada 12 Maret 1966, sedangkan Jokowi baru dilahirkan 21 Juni 1961.
"Saat PKI dibubarkan saya baru 4 tahun. Kok bisa diisukan Jokowi aktivis PKI, masak ada PKI balita," ujarnya.
Selama empat tahun menjadi Presiden, Jokowi mengaku selalu dikaitkan dengan PKI. Jokowi tak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Kepala Negara menyatakan bakal mencari siapa yang menyebar isu bohong.
"Ini yang kadang-kadang haduh. Mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul," kata Jokowi.
"Saya ini sudah 4 tahun digini-giniin. Sabar, sabar ya Allah, sabar, sabar. Tapi sekarang saya berbicara karena jangan sampai ada 9 juta orang percaya terhadap berita-berita begini," sambungnya.
Tak hanya soal PKI, Jokowi juga menjawab isu pro asing. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan dirinya justru telah merebut aset Indonesia yang selama ini dikuasai asing. Misalnya Blok Mahakam dan Blok Rokan yang kini di bawah kendali Pertamina. Sebelumnya, Blok Mahakam dikuasai oleh Prancis dan Jepang, sedangkan Blok Rokan dikuasai Amerika.
"Freeport juga yang sejak 1970 kita hanya dapat 9 persen dan diam saja, sekarang kita sudah dapat 51 persen. Antek asing yang mana?" ucap dia.
Selanjutnya Jokowi membantah tuduhan telah mengkriminalisasi ulama. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan dirinya tidak pernah mengkriminalisasi ulama.
Jokowi justru memiliki kedekatan dengan ulama, hal itu ditandai dengan seringnya Kepala Negara bersilaturahmi ke Pondok Pesantren.
"Saya setiap hari, setiap minggu ketemu ulama. Kriminalisasi yang mana? Masyarakat jangan mudah percaya," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaKursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca Selengkapnya