Jokowi bingung PDIP ngotot Budi Gunawan harus dilantik jadi Kapolri
Merdeka.com - PDIP tetap ngotot agar Komjen Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri, walaupun telah berstatus tersangka. Tidak hanya PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang notabene pendukung utama pemerintahan Jokowi-JK, sejumlah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga getol, agar Budi Gunawan sebagai Kapolri karena telah disidangkan dalam rapat paripurna DPR.
"Jadi itu memang sebuah dilema yang dihadapi oleh Presiden," kata Tim Independen Imam Prasodjo di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (28/1).
Sosiolog Universitas Indonesia itu menegaskan, tim independen sudah melakukan kajian dan mengumpulkan data serta fakta soal polemik calon Kapolri.
Setelah tim independen ini berdiskusi, lanjut Imam Prasojo, dan berusaha memahami tentang kaitannya dengan hukum, juga kepetingan Parlemen, akhirnya menghasilkan kesimpulan.
"Oleh karena itu kami beranggapan bahwa seandainya hal itu dilantik, akan juga menimbulkan kontroversi penegak hukum dengan status baik itu sebagai wakil pimpinan KPK, ataupun pimpinan Polri, tetapi dengan status tersangka ini akan menimbulkan sebuah kegamangan yang nanti akan berakibat pada marwah tadi," jelas Imam.
"Anda bisa membayangkan orang yang harus menegakkan hukum, dan ini tidak hanya sekadar orang biasa tetapi pimpinan baik itu di KPK maupun di Polri tetapi memiliki status tersangka. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa mungkin mudaratnya secara nurani, secara marwah, secara substansial, itu akan lebih besar," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDI Perjuangan menilai Jokowi dan Ganjar memiliki karakteristik sama dengan menyapa langsung masyarakat yaitu blusukan.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaPenghargaan yang didapat Prabowo sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.
Baca Selengkapnya