Johan Budi: Saya Relawannya Puan Maharani, Tapi Tegak Lurus Keputusan Megawati

Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi sekaligus inisiator Dewan Kolonel menilai, hak setiap orang untuk mendukung atau memilih sosok yang akan maju pada Pilpres 2024.

Dia menyebut, dewan kolonel merupakan wadah untuk anggota DPR fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai capres. Namun, dia tidak mempersalahkan ketika internal PDI Perjuangan memfavoritkan sosok lain seperti Ganjar Pranowo.

"PDI Perjuangan maupun yang di internal PDI Perjuangan untuk favoritismnya ke Ganjar, ya enggak apa-apa. Saya pribadi senang saja. Pak Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangab kita harus bangga, apalagi saya kader partai ya. Kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan," kata Johan Budi kepada wartawan, Selasa (1/11).

Kendati demikian, dia menegaskan, jika dirinya tetap tegak lurus dengan apapun yang diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan. Bahwa nanti apa yang diputuskan oleh ketum partai Ibu Megawati Soekarnoputri, itu tegak lurus," tegasnya.

Johan Budi pun meminta jangan soal dukungannya terhadap Puan dinilai tidak suka dengan Ganjar Pranowo. Dia menyebut jika relawan Ganjar bereaksi itu salah.

"Itu kan sudah saya sampaikan di awal, saya sengaja enggak ngomong ya baru sekarang, biar ini bahwa jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, kemudian relawannya Ganjar bereaksi, salah tempat," tuturnya.

"Saya kader PDI Perjuangan ikut bangga juga ada kader PDI Perjuangan namanya bapak Ganjar Pranowo itu punya elektabilitas yang tinggian enggak apa-apa, soal pilihan kan masing-masing dong. Enggak salah juga mendukung Ganjar Pranowo, silakan saja. Saya juga enggak salah harusnya mendukung Puan Maharani, begitu enggak?" imbuh Johan Budi.

Sanksi Dewan Kolonel

DPP PDIP memberikan sanksi lebih keras kepada sejumlah loyalis Puan Maharani yang membentuk Dewan Kolonel. Sementara Ganjar Pranowo yang hanya diberikan teguran lisan. Para loyalis Ketua DPR RI ini diberikan sanksi terakhir atau teguran keras.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel melanggar aturan partai. Apalagi sudah diberikan peringatan pertama.

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," ujar Komarudin saat konferensi pers usai klarifikasi Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).

Sejumlah kader PDIP yang diberikan teguran keras adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno. Ada beberapa nama lagi yang akan dipanggil untuk mengklarifikasi.

"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi," ujar Komarudin.