Jawab kritik Priyo, Ketua DPP sebut Golkar butuh nahkoda

Merdeka.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik proses pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Priyo menyayangkan proses pemilihan Airlangga bukan melalui proses Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tapi cuma rapat pleno DPP.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain menjelaskan, rapat pleno menunjuk Airlangga lantaran posisi ketua umum Partai Golkar kosong. Bone tak ingin partai Golkar berjalan tanpa komando. Mengingat juga ke depan memasuki kontestasi politik baik Pilkada, Pileg dan Pilpres.

"Kalau sudah lowong gini berarti kan nggak ada nahkoda. Dengan posisi tidak ada nahkoda, ini kan sebuah partai besar tidak mungkin berjalan tanpa nahkoda. Akhirnya kita sepakati sama-sama bahwa posisi yang lowong ini kita sepakati kita menunjuk ketua umum," kata Bone usai menghadiri diskusi Menakar Kepemimpinan Airlangga Hartato Untuk Kebangkitan Partai Golkar di RM Ayam Goreng Suharti, Jl Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).

Ketua Harian Nurdin Halid juga mengatakan rapat pleno telah memutuskan berdasarkan AD/ART sehubungan dengan masalah hukum Setya Novanto, maka jabatan Ketum Golkar dinyatakan nol dan sesuai pasal 14 pengisian PAW. Dengan itu pun Pleno secara aklamasi menunjuk Menteri Perindustrian tersebut.

Penunjukkan Airlangga akan dikukuhkan dalam Munaslub. Namun, Bone mempersilakan bila ada yang ingin mencalonkan kembali menjadi Caketum Golkar.

"Di Munaslub ini tadi ada pertanyaan apakah memungkinkan kalau kemudian ada kader-kader lain yang ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dipersilahkan, jadi tidak ditutup kemungkinan itu. Silahkan saja," tutur Bone.

Pada pleno DPP Partai Golkar Kamis malam (13/12) lalu para peserta pleno memutuskan memilih Airlangga Hartarto secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Hasil pleno tersebut akan di bawa ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pada 18 Desember dan dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017 mendatang di Jakarta.

Sebelumnya, kata Priyo, tidak tepat jika langsung memutuskan ketua umum baru Partai Golkar. Priyo beranggapan, rapat pleno biasanya hanya digunakan untuk melakukan perombakan pengurus, sementara pemilihan ketum dilakukan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Rapat pleno DPP punya kewenangan termasuk usulkan PAW pengurus, tapi khusus untuk penggantian Ketum di tengah jalan hanya bisa lewat Munaslub yang sehat dan demokratis," ujar Priyo.