Istri Marzuki Ali & istri SDA dinilai tak kompeten jadi waketum PPP

Merdeka.com - Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Djan Faridz diam-diam mengubah dan mendaftarkan kepengurusan baru PPP di Kemenkum HAM dengan akta notaris baru. ‎Perubahan susunan pengurus tersebut tanpa melibatkan pengurus PPP yang lain.

‎Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Arsul Sani mengkritik keras kesewenang-wenangan Djan Faridz tersebut. Menurut Arsul ada banyak nama yang tak jelas kontribusinya untuk PPP tapi dipaksakan masuk dalam postur pengurus, salah satunya yaitu nama wakil Ketua Umum PPP, Humphrey Djemat.

"‎Saya sorry saja soal Pak Humphrey, wong dia milih PPP saja belum pernah. Punya kartu anggota PPP saja sebelumnya belum pernah, kok tiba-tiba, ujug-ujug jadi wakil ketua umum. Nah kan kasihan orang yang sudah bertahun-tahun jadi kader PPP. Menjadi anak buah sajalah, jangan elite," ujar Arsul saat dihubungi merdeka.com, Jumat (8/1).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, tak bisa orang meski dengan kualitas gelar tertentu secara akademis masuk begitu saja ke struktur partai tanpa melalui proses kaderisasi.

"Tanya Pak Humphrey, sudah pernah belum memilih PPP selama pemilu. Jangan-jangan menggunakan hak pilihnya saja tidak pernah," sambungnya.

Arsul juga mengritik masuknya nama istri Marzuki Ali, Asmawati dan istri mantan Ketum PPP Wardatul Asriyah. Keduanya menjadi wakil ketua umum. Menurut Arsul, mereka sangat tak kompeten.

"Terus istrinya Pak Marzuki Ali dimasukkan menjadi wakil ketua umum DPP PPP. Lah itu bagaimana pemilu kemarin saja masih nyoblos Demokrat kok," tuturnya.

Arsul menegaskan bahwa langkah sembarangan yang dilakukan oleh Djan Faridz ini akan menimbulkan pergolakan besar di internal partai.

"Kan melihat persoalan partai politik itu tidak bisa seperti Pak Humphrey Djemat itu yang penting hukumnya mengatakan apa. Ini partai politik, bukan perkara perdata, bukan pemegang saham perusahaan. Partai politik itu stakeholder, pemangku kepentingannya itu ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan. Itu kan mereka punya pemilih," ungkapnya.

Arsul mengingatkan agar kultur dan konteks sosiologi partai diperhatikan. Maka dari itu menurutnya satu-satunya jalan keluar hanyalah segera ada islah menggabungkan kedua kubu lalu menggelar muktamar bersama.

‎"Muktamar kembali bersama yang harus melaksanakan adalah pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Karena itu konsekuensi logis dari dicabutnya SK Menkum HAM. ‎Dari sisi aspek organisasinya itu yang paling baik kembali ke Muktamar Bandung. Karena pengurus Muktamar Bandung terdiri dari kedua kubu," pungkasnya. ‎