Istana Tegaskan Jokowi Konsisten Tangani Kasus Pelanggaran HAM
Merdeka.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan pemerintah serius melakukan penanganan kasus pelanggaran HAM. Istana memastikan, Presiden Jokowi terus melakukan pengawalan terhadap seluruh kasus HAM.
"Nggak ada pembiaran, itu jelas. Kasus Paniai ditangani. Ini kan kita menunggu dari Komnas HAM juga bahwa hasil penyelidikan dan lain-lain itu kan dari Komnas HAM setelah selesai nanti ke Kejaksaan Agung," kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
Pengusutan kasus pelanggaran HAM masa lalu, kata dia, terbentur mekanisme dan hal teknis lain. Jokowi tidak bisa mengintervensi proses investigasi yang tengah dilakukan oleh lembaga dan institusi pemerintah yang sedang bekerja.
Apalagi, Jaleswari mengungkapkan, kasus tersebut cukup kompleks dan memerlukan kerja sama yang baik antar lembaga.
"Presiden memerintahkan itu, tapi presiden juga memberikan keleluasaan kementerian, lembaga, institusi untuk melakukan tugas yang diarahkan presiden. Kita harus menunggu, karena kan alat bukti dan fakta-fakta yang harus dikonstruksikan kembali kan itu butuh waktu," tuturnya.
Dia memastikan, Jokowi konsen menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jajaran di bawahnya. Bukti keseriusan itu juga diwujudkan dengan mengundang keluarga korban untuk berdialog langsung mengenai pelanggaran HAM yang terjadi.
"Tapi kerumitan-kerumitan dalam proses hukum itu lah yang kadang kala kita terhambat. Tapi presiden clear bahwa ini sedang diselesaikan. Proses sedang berjalan. KSP bagian yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi," tutupnya.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaAturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca Selengkapnya