Ini kata SBY soal Jokowi mau hidupkan pasal penghinaan presiden
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal polemik pasal penghinaan presiden yang akan dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai perlu melindungi nama presiden sebagai simbol negara tetapi tidak dengan cara-cara represif.
"Kesimpulan: demokrasi dan kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif," kata SBY lewat akun Twitternya @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Minggu (8/9).
Menurutnya, pemegang kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Kekuasaan tidak dipakai untuk membungkam suara rakyat.
"Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers dan juga rakyat. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak untuk 'menciduki' dan menindas yang menentang penguasa," terang dia.
Lanjut dia, bangsa Indonesia harus belajar menggunakan kebebasannya secara benar. Sekarang sudah jarang perlakuan yang menyudutkan presiden.
"Kita semua harus belajar gunakan kebebasan (freedom) secara tepat. Jangan lampaui batas. Ingat, kebebasan pun bisa disalahgunakan. Ini pertanda baik. Perlakuan 'negatif' berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik," pungkas dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengungkapkan tidak mudah mewujudkan generasi Indonesia emas pada 2045 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnya