Indra J Piliang: Jokowi blunder dan Tim Transisi gagal

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengumumkan calon menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Politikus Partai Golkar Indra J Piliang menilai hal tersebut tidak lepas dari jumlah calon menteri yang disisir KPK dan PPATK, serta nama-nama yang masuk dalam catatan merah dan kuning.

"Ya menurut saya itu (gandeng KPK dan PPATK) sudah bagus. Cuma cari informasi lewat KPK dan PPATK. Blundernya adalah jumlah yang diajukan ke KPK terbatas," kata Indra saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/10).

Menurut Indra, bagusnya kalau calon menteri yang diselidiki KPK dan PPATK ratusan nama, dengan pembagian satu pos kementerian ada lima nama. Dengan skema seperti ini, jika ada salah satu dari calon masuk daftar kuning atau merah, Jokowi masih punya alternatif.

"Blunder di sana, jumlah nama yang diajukan ke KPK dan PPATK dikit, sehingga tanda yang diberikan banyak, artinya kosong," terang Indra.

Batalnya Jokowi mengumumkan menteri juga berkaitan erat dengan kerja Tim Transisi yang selama ini bertugas menyaring nama-nama. Indra menilai Tim Transisi gagal dalam menyediakan nama calon menteri.

"Saya kira ini masalah manajemen yang terkait dengan calon-calon yang digadang untuk posisi itu. Ini bisa erat dengan kinerja dari tupoksi Jokowi dalam hal ini Tim Transisi. Menurut saya Tim Transisi telah gagal dalam menyediakan data yang diperlukan presiden untuk diputuskan sebagai calon menteri," lanjutnya.

Menurut Indra, keputusan Jokowi menggandeng KPK dan PPATK untuk menyaring menteri bukan masuk termasuk syarat memilih menteri. Yang menjadi syarat utama di antaranya berdasarkan pertimbangan kesehatan.

"Dalam hal KPK terlibat, itu sebagai barometer untuk meluluskan atau tidak, jadi recruiter."

Dia lantas membandingkan pemilihan menteri Jokowi dengan ketua DPR dan MPR. Artinya, jika memang dalam perjalanan pemerintahan nanti si menteri terbukti jadi tersangka kasus korupsi, maka bisa diberhentikan.

"Penilaian kuning, merah, karena alasan itu, itu pencemaran nama baik. Penilaian dari KPK, artinya itu orang sudah diincar, baik warna merah kuning. Butuh ketegasan Pak Presiden, artinya beri limit waktu, artinya mereka (para menteri) bisa di-reshuffle," kata Indra mengakhiri pembicaraan.