Merdeka.com - Komisi I dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia-Spanyol dan Indonesia-Serbia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Tanjung menjelaskan, RUU ini sudah ditandatangani dan hasilnya akan diumumkan usai rapat paripurna.

"Iya sudah disepakati, dibentuk Undang-Undang. Ke depan akan kita bawa ke pembicaraan tingkat dua rapat paripurna. Kalau rapat paripurna berarti sudah sah," kata Asril di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Dari hasil rapat, Arsil mengatakan, RUU ini di samping sudah ditandatangani oleh kedua pimpinan yakni menhan dan pemerintah, menhan Serbia dan Spanyol, rancangan ini juga sudah ditandatangani DPR RI Komisi I. Menurut dia, RUU ini penting melindungi Republik Indonesia (RI).

"RUU ini penting, antar negara sangat penting karena kita bersahabat. Untuk melindungi negara ini tak cukup hanya kita sendiri. Namun harus kerjasama dengan orang lain termasuk seluruh negera sahabat," ujarnya.

Dia mengungkapkan, RUU ini butuh waktu empat tahun hingga sampai ke Komisi I. Asril berpendapat mungkin pemerintah memiliki prioritas lain.

"Konsepnya sudah setujui. Ini sudah empat tahun ditandatangani pemerintah, baru sampai ke kita. Kadang-kadang terhalangnya di situ. Kenapa kok lama? Ini empat sampai lima tahun. Dari 2013 sekarang mau 2019, berapa tahun coba," katanya.

"Kita enggak tahu ya ada kesulitan dimana. Itu saja yang kita lihat dari DPR kurangnya di sana, kok pemerintah lama sekali mengirim ke kita. Sebetulnya lebih cepat lebih baik cuma kita nggak mengerti masalah pemerintah, mungkin banyak, mungkin diprioritaskan yang mana," lanjutnya.

Sementara untuk bentuk kerjasamanya, Asril mengungkapkan, ada beberapa poin. Di antaranya bidang pertahanan mulai dari masalah pertukaran intelijen, pendidikan, dan alut sista dengan melihat ahli teknologi.

"Kerjasama juga peacekeeping, ikut tugas PBB. Selama ini kita termasuk negara yang terbaiklah dalam tugas internasional. Kita selalu ikut kalau ada permintaan sari PBB, belum tentu semua negara sama, tapi Indonesia selalu," tandasnya.