Hunian DP 0 persen untuk ASN bukan politis, tapi Jokowi tepati janji kampanye 2014

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi dan Ma'ruf Amin menegaskan kebijakan pemerintah mengenai rumah dengan skema pembayaran down payment (DP) 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri murni untuk kepentingan rakyat. Timses menilai pihak yang menuduh kebijakan ini sebagai pencitraan politik adalah orang-orang selalu mencari kesalahan pemerintah.

"Ketika Pak Jokowi atau pemerintahannya dianggap belum memenuhi janjinya, maka mereka berteriak mengklaim Pak Jokowi melakukan kebohongan karena tidak memenuhi janjinya pada kampanye Pilpres 2014. Sebaliknya, ketika Pak Jokowi melakukan proses apa yang dijanjikannya, itu dianggap politis atau pencitraan," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, saat dihubungi wartawan, Jumat (9/11).

Timses Jokowi-Ma'ruf Amin tak mempermasalahkan pihak yang menuduh kebijakan pemerintah itu mirip dengan dilakukan Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno saat masih menjabat wakil gubernur DKI Jakarta. Timses menilai tidak ada yang salah dengan mengangkat sebuah konsep atau kebijakan yang sama selama itu baik untuk rakyat.

"Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0 persen untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil. Jadi kalau kemudian memang applicable why not kemudian diadopsi?" tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11).

"Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen," kata dia.

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 persen sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.

Bambang menegaskan, skema pembiayaan DP 0 persen bagi ASN, anggota TNI, dan Polri ini berbeda dengan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menggunakan skema pembayaran rumah dengan DP 0 rupiah. Masa cicilannya berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga 5 persen.

"Ini beda. Ini adalah KPR intinya tapi DP nya nol. Kemudian yang saya katakan tenor pinjamannya bisa sampai 30 tahun, dan juga pembayaran cicilannya atau tenor pinjaman bisa melampaui usia pensiun," terangnya.

Sementara, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini karena pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," terang Jokowi.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyambut positif langkah tersebut. Sandiaga menyebut, pihaknya sedang menggodok sistem yang sama. Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut dari apa yang dilakukannya saat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dulu, yakni menggagas DP 0 persen. Terobosan pembiayaan rumah itu, kata Sandi memang diperlukan diskala nasional.

"Apa yang kita lihat di DKI bahwa tuntutan masyarakat untuk mendapatkan perumahan dengan harga terjangkau dengan cicilan dan DP yang tidak memberatkan itu juga di perlukan di seluruh wilayah Indonesia terutama di kantong-kantong tertentu ya," tuturnya.

Sandiaga menekankan, gebrakan DP 0 rupiah merupakan kebijakan yang berpihak ke rakyat. Oleh karenanya Sandi serius menerapkan kebijakan itu saat di DKI.

"Jadi ini juga yang nanti kami juga melihat sebagai salah satu yang akan menjadi perhatian karena temen-temen polisi, temen-temen militer ini kan TNI, temen-temen polisi udah berjuang mempertaruhkan nyawanya, jadi mereka juga layak mendapatkan perumahan dengan harga terjangkau," terangnya.

Sandiaga tak ingin menilai kebijakan tersebut bernuansa politis jelang Pemilu 2019. Dia menyerahkan kepada masyarakat apakah politis atau tidak. Dia hanya menegaskan, kebijakan tersebut memang dibutuhkan rakyat.

"Nanti biar masyarakat yang menilai ini politis atau enggak, karena semua balik kepada niatnya, tapi kalau ini progam, memang program yang menurut saya kita lihat dibutuhkan, dan belum ada yang equivalen Jakarta," ucapnya.

Dia bercerita, saat masih menjabat Wagub DKI, kebijakan DP 0 kerap dikritik oleh sejumlah pihak maupun media. Kini Sandi bersyukur Presiden Joko Widodo peka dengan gagasan yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

"Sekarang alhamdulillah Pak Jokowi mengakui dan saya salah satu dari penggagas ini bersama Pak Anies dan tim sebetulnya. Pasti akan sangat setuju kalau ini dibawa ke level nasional. Asal pembiayaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian," pungkasnya.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com