Merdeka.com - Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa menilai penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar harus bisa membuat semua pihak nyaman. Jangan sampai keputusan yang diambil Mendagri memunculkan spekulasi terkait netralitas.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Asops Kapolri Irjen M Iriawan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jabar. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

"Pilkada itu harus diawali dengan baik. Jangan sampai penunjukan PJ Gubernur jadi polemik dan perdebatan. Kurang baik. Kalau ada (calon) lain, ya yang lain aja dulu," kata Saan di Kantor DPW NasDem, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/1).

Menurut Saan, jika pertimbangannya untuk keamanan, maka hal itu bisa diselesaikan dan dipercayakan kepada Polda Jabar. Karena, pada dasarnya, Pj Gubernur harus bisa bekerja meneruskan program pemerintahan.

"(Kemendagri) harus menghindari spekulasi. Harus menjaga netralitas karena itu kami berharap mendagri mempertimbangkan itu," terangnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan dan tak bertentangan di undang-undang Aparatur Sipil Negara, TNI, maupun Polri. Dirinya pun siap menerima sanksi bilamana yang dilakukannya salah.

"Kalau apa yang saya sampaikan salah, saya terima. Kalau melanggar, melanggar yang mana? Yang penting aturan-aturan mana? Keputusan ada pada Presiden melalui Mensesneg. Saya siap mau diberi sanksi mau dianggap salah mau dianggap kami siap," kata Thahjo di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu malam (27/1).