Heboh Anies Ungkap Menko Mau Ubah Konstitusi, Ini Profil 4 Menko Jokowi

Merdeka.com - Bakal Capres dari NasDem, Anies Baswedan mengatakan, ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi. Dia menyebut, pernyataan itu disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Tudingan Anies menuai beragam reaksi. Terlebih, Anies tak menyebut spesifik siapa Menko tersebut. Sebab, dalam pemerintahan Jokowi, ada 4 menteri koordinator.Menko Polhukam, Mahfud MD salah satu yang bereaksi. Dia menegaskan, Menko yang dimaksud Anies bukanlah dirinya.

"Menko yang mana? Kalau saya tidak tuh," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (17/3).

Eks Ketua MK ini tak ingin berspekulasi lebih jauh soal menteri tersebut. Dia meminta awak media menanyakan sosok Menko tersebut ke Anies.

"Tanya Mas Anies saja," singkat Mahfud.

Lalu siapa Menko yang dimaksud Anies? Berikut Profil 4 Menko di kabinet Jokowi-Ma'ruf:

Luhut Panjaitan

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau disingkat menjadi LBP. Dia mengawali kariernya di bidang militer. Pria kelahiran 28 September 1947 itu masuk Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia (AKABRI) bagian darat pada tahun 1967.

Luhut lulus di tahun 1970 dengan predikat lulusan terbaik, sehingga meraih penghargaan Adhi Makayasa. Dia pun mengabdikan diri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dan menghadapi berbagai medan tempur serta jabatan penting.

Selama berkarier di militer, Luhut dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus.

Kariernya di pemerintahan diawali pada tahun 1999 ketika Presiden B.J. Habibie mengangkat Luhut menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura. Kemudian pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) justru dipercaya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia.

Sempat tidak menjabat di pemerintahan pada era presiden Megawati dan SBY. Luhut kembali menjabat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia pada 31 Desember 2014.

Satu tahun kemudian, Presiden Jokowi menjadikan Luhut sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lalu, pada tahun 2016, Luhut diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman hingga tahun 2019.

Sejak tahun 2019 hingga hari ini, Luhut menjabat sebagai Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Berdasarkan website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Luhut memiliki tanah dan bangunan senilai Rp245,35 miliar, alat transportasi mencapai Rp2,16 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp3,38 miliar. Selain itu, Luhut juga memiliki surat berharga mencapai Rp193,03 miliar, kas dan setara kas Rp252,52 miliar, dan harta lainnya Rp31 miliar.

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Indonesia, Muhadjir Effendy. Muhadjir lahir 29 Juli 1956. Ia tumbuh besar di tanah kelahirannya, Madiun, Jawa Timur.

Ketertarikannya di dunia pendidikan telah tumbuh sejak remaja, dibuktikan dengan masuk Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun (setara SMP) dan agar bisa menjadi pengajar, ia pun melanjutkan PGAN 6 Tahun (setara SMA).

Kemudian, pria berusia 66 tahun ini memperoleh sarjana pendidikan sosial dari IKIP Malang pada 1978. Lalu memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1996 dan gelar doktornya diraih dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008.

Pada 1984-1996, Muhadjir telah menjadi Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang. Masih di kampus yang sama, Muhadjir menjadi Pembantu Rektor Bidang Akademik dari tahun 1996-2000.

Dia pun diangkat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama tiga periode dari tahun 2000 hingga 2016. Selain menjadi akademisi, Muhadjir juga aktif di organisasi keagamaan dan kewartawanan.

Kemudian, Muhadjir diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Kerja sejak tahun 2016-2019. Presiden Jokowi kembali mengangkat Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Kini, Muhadjir memiliki harta mencapai Rp66,24 miliar. Melansir dari website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Muhadjir memiliki tanah dan bangunan senilai Rp53,43 miliar, alat transportasi senilai Rp100 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp671,5 juta.

Muhadjir juga mempunyai surat berharga senilai Rp49 juta, kas dan setara kas senilai Rp10,55 miliar, dan harta lainnya senilai Rp1,43 miliar.

Airlangga Hartarto

Presiden Jokowi menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 2019-2024. Sebelumnya, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada perombakan Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Karier politik Airlangga dimulai pada tahun 1998 ketika bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Selanjutnya, Airlangga terpilih menjadi Anggota DPR RI tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

Kini selain menjadi Menko Perekonomian, Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar tahun 2019-2024.

Pria kelahiran 1 Oktober 1962 ini merupakan lulusan SMA Kolese Kanisius 1981. Ia pun melanjutkan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada dan lulus 1987.

Airlangga memperoleh gelar MBA dari Monash University Australia tahun 1996 dan Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne, Australia tahun 1997.

Bahkan, Airlangga menerima doktor kehormatan bidang dari Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management 2019. Ia juga mendapat gelar doktor honoris causa di bidang Manajemen Olah Raga Universitas Negeri Semarang 2020.

Pada tahun 2005 hingga 2014, Airlangga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), organisasi nirlaba yang beranggotakan perusahaan publik atau emiten yang terdaftar (listing) di Bursa Efek.

Dia juga menjadi Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk, Bekasi 1987, Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas 1994, Presiden Direktur PT Bisma Narendra 1994, dan Komisaris PT Sorini Corporation Tbk Pandaan, Malang 2004.

Hingga saat ini, Airlangga berhasil mengumpulkan harta sebanyak Rp425,60 miliar. Berdasarkan website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airlangga memiliki tanah dan bangunan senilai Rp108,46 miliar, alat transportasi senilai Rp2,56 miliar, dan harta bergerak lainnya senilai Rp573,50 juta.

Selain itu, Airlangga memiliki surat berharga senilai Rp54,94, kas dan setara kas senilai Rp321,33 miliar, dan harta lainnya senilai Rp9,99 miliar.

Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD berkuliah di dua perguruan tinggi, yakni di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta jurusan Sastra Arab dan Universitas Islam Indonesia (UII) jurusan Hukum Tata Negara. Kemudian, ia lulus tahun 1983.

Setelah mendapatkan gelar sarjana, ia kemudian mengajar di almamaternya sembari meneruskan kuliah S2 bidang Ilmu Politik UGM. Mahfud MD memperoleh gelar doktor di bidang ilmu hukum tata negara dan lulus tahun 1993.

Saat berusia 43 tahun Mahfud MD dinobatkan menjadi Guru Besar bidang politik hukum pada tahun 2000 di Universitas Islam Indonesia.

Sejak tahun 1984 hingga hari ini Mahfud MD menjadi Dosen Fakultas Hukum, UII. Kemudian, ia sempat menjadi Rektor Universitas Islam Kadiri tahun 2003-2006.

Mahfud MD memulai jabatan di pemerintahan sebagai Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM pada 1999-2000. Kemudian pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman pada 2000-2001. Hingga menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 2008-2013. Kini, Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sejak tahun 2019.

Selain menjadi pejabat di bidang pemerintahan, pendidikan, dan hukum, Mahfud juga kerapkali menerbitkan buku, di antaranya On The Record, Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah Konstitusi 2010, Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam Liputan Pers 2010, Politik Hukum di Indonesia 2009, dan sejumlah buku lainnya.

Mahfud MD memiliki harta mencapai Rp28,63 miliar. Melansir dari website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Mahfud MD memiliki tanah dan bangunan senilai Rp12,01 miliar, alat transportasi senilai Rp1,65 miliar, harta bergerak lainnya senilai Rp180,50 juta serta kas dan setara kas senilai Rp15,79 miliar.