Golkar Memanas Jelang Munas, Pengamanan di Kantor DPP Diperketat

Merdeka.com - Partai Golkar meminta bantuan kepada pengamanan kepada kepolisian di Kantor DPP, Jalan Anggrek Neli Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat. Permintaan itu tercantum dalam surat DPP Golkar bernomor B-2140/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munzir dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. Isi surat itu ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi.

Tujuan DPP Golkar mengajukan permohonan pengamanan tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dinamika yang berkembang jelang Munas Golkar Desember mendatang.

"Sehubungan dengan dinamika yang berkembang di Partai Golkar akhir-akhir ini serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Kantor DPP Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengajukan permohonan pengamanan Komplek kantor Sekretariat DPP Partai Golkar yang terletak di Jl. Anggrek Neli Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat," bunyi surat tersebut.

Dalam surat itu, Golkar berharap polisi menerjunkan 1 Satuan Setingkat Regu (SSR) dengan kekuatan 10 orang untuk menjaga kantor DPP selama 24 jam.

Wasekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman membenarkan terkait surat permintaan pengamanan tersebut. Dia menjelaskan, surat tersebut dikeluarkan karena Kantor DPP Golkar disantroni sekelompok orang beberapa waktu lalu. DPP curiga kedatangan sekelompok orang tersebut untuk melakukan intimidasi.

"Upaya pengantisipasi ini bukannya tanpa alasan mengingat beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang tidak dikenal yang datang ke DPP Golkar yang dicurigai ingin melakukan intimidasi," ujar Maman.

Maman tak mau berspekulasi sekelompok orang tersebut bagian dari pihak-pihak yang tidak terima dinonaktifkan oleh DPP. DPP Golkar hanya melakukan upaya pencegahan terkait hal-hal yang dapat mengganggu operasional partai.

"Kita tidak bisa berandai-andai, kepentingan DPP Partai Golkar adalah mengantisipasi segala sesuatu yang berpotensi bisa mengganggu kondusifitas keberlangsung operasional Partai Golkar," tegas dia.