Follow
Gerindra minta usulan parpol koalisi soal cawapres Prabowo
Merdeka.com - Partai Gerindra mengaku belum mau membeberkan siapa cawapres Prabowo Subianto di pilpres nanti. Sebab, soal cawapres akan meminta pandangan terlebih dahulu kepada parpol koalisi.
Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengatakan, saat ini pihaknya fokus membangun koalisi terlebih dahulu. Setelah terbentuk, kata dia, nama cawapres akan diminta sebagai usulan dari parpol peserta koalisi.
"Nanti setelah koalisinya benar-benar terbentuk kokoh. Kemudian mereka memiliki usul siapa sebaiknya sebagai cawapres Prabowo," ujar Suhardi saat dihubungi, Senin (21/4).
Topik pilihan: Koalisi Partai Islam | Kisruh PPP
Dia menegaskan, dari internal sudah punya nama yang akan diusulkan sebagai pendamping Prabowo. Namun, nama dari internal terlebih dahulu dikonsultasikan kepada partai koalisi, sebelum nantinya dideklarasikan menjadi pasangan capres dan cawapres.
"Selain kita sudah punya, partai-partai koalisi nanti bisa mengusulkan. Tapi belum bisa kita sampaikan nama-nama tersebut," tegas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca Selengkapnya
Bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca Selengkapnya
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY mendukung Prabowo Subianto menarik sejumlah partai politik di luar koalisi masuk ke dalam kabinetnya.
Baca Selengkapnya
Paloh bakal melihat perkembangan kedepan apakah akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca Selengkapnya
Prabowo menyatakan bahwa julukan ini merupakan suatu kehormatan baginya.
Baca Selengkapnya
Masa tenang Pemilu 2024 dimulai 11 Februari hingga 13 Februari. Kampanye politik pun dilarang digelar
Baca Selengkapnya
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca Selengkapnya