Gerindra DKI: Silakan Ahok sebut cawagub, mekanisme tetap partai

Merdeka.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik tak mau menanggapi ucapan Ahok yang menyebut Ketua DPD Partai Demokrat Nachrowi Ramli sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Apalagi, penyebutan calon pendampingnya itu sudah berkali-kali keluar dari mulut mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Nyebut aja boleh, tapi sampai saat ini belum ada. Kan belum disampaikan ke kita," tegas Taufik saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (14/9).

Sesuai mekanismenya, kata Taufik, maka calon pengganti Ahok sesuai undang-undang harus diusung dua partai yang memenangi Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu. Kedua partai tersebut adalah PDIP dan Partai Gerindra.

"Mekanismenya kaya apa? Kan harus diusulkan partai pengusung. Partai pengusung itu kan cuma dua, Gerindra dan PDIP. Ahok kan udah nyebut orang kelima. Ada Dian Satro, Yani, Raisa, siapa lagi?" sahutnya.

Sejauh ini, Taufik mengaku belum ada upaya pendekatan yang dilakukan sejumlah partai koalisi lainnya untuk mencalonkan nama cawagub. Bahkan, lanjut Taufik, Gerindra akan menerima seluruh usulan tersebut.

"Saya kira boleh aja, ini udah kelima diusulkan. Dari satu sampai empat belum ada disampaikan ke partai. Kan salurannya harus lewat partai. Kita gak tahu kepentingannya apa, kalau Dian Satro, kita bisa usung Dian Sastro," tandasnya.

Soal sosok Nachrowi sendiri, Taufik mengaku Nachrowi yang merupakan purnawirawan TNI berpangkat terakhir mayor jenderal itu merupakan sosok yang tepat dan bagus. Namun, untuk menjadi cawagub harus melalui mekanisme yang ditetapkan undang-undang.

"Kalau ditanya, Nachrowi bagus, dia bagian dari Koalisi Merah Putih," pungkasnya.