Fakta Unik: Menko Polkam Djamari Chaniago Siap Beri Masukan ke Ahmad Dofiri, Sinyal Kuat Reformasi Polri Dimulai?

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengonfirmasi bahwa pihaknya akan memberikan masukan signifikan terkait reformasi kepolisian kepada Ahmad Dofiri. Ahmad Dofiri sendiri baru saja dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Pernyataan ini disampaikan Djamari saat ditemui awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Rabu lalu. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat institusi kepolisian melalui serangkaian perubahan yang terstruktur dan terarah.

Djamari Chaniago menekankan bahwa pemberian masukan ini merupakan bagian integral dari tugas Kemenko Polkam. Institusi kepolisian berada di bawah koordinasi langsung kementerian tersebut, sehingga keterlibatan aktif dalam proses reformasi Polri menjadi sebuah keharusan.

Peran Kemenko Polkam dalam Pengawasan Polri

Menko Polkam Djamari Chaniago menjelaskan bahwa masukan terhadap Polri sangat diperlukan mengingat instansi tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah reformasi Polri yang diambil akan sejalan dengan visi dan misi pemerintah.

Tidak hanya memberikan masukan, Djamari juga menegaskan bahwa Kemenko Polkam berhak mendapatkan laporan berkala dari Ahmad Dofiri mengenai kinerja Polri. "Kalau misalnya di sini akan ada seperti yang Anda katakan itu (jabatan Ahmad Dofiri), yang akan dimotori oleh Pak Dofiri, ya tentunya kami juga dilaporin," kata Djamari.

Koordinasi yang erat antara Kemenko Polkam dan Penasihat Khusus Presiden diharapkan dapat menciptakan sinergi positif. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan Reformasi Polri yang efektif, transparan, dan akuntabel, demi peningkatan kepercayaan publik.

Ahmad Dofiri: Sosok Kunci di Balik Reformasi Polri

Pada Rabu sore, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, menegaskan pentingnya posisi tersebut dalam agenda nasional.

Pengangkatan Ahmad Dofiri didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025. Keputusan ini juga mencakup pemberhentian beberapa pejabat lain serta pengangkatan posisi strategis di lingkungan kepresidenan, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, saat membacakan keputusan Presiden, menyatakan, "Mengangkat Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian." Penetapan Dofiri berlaku sejak tanggal 16 September 2025.

Pengangkatan Dofiri sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Komisi Reformasi Polri. Komisi ini akan bertugas merumuskan berbagai gagasan perubahan fundamental yang diperlukan dalam tubuh Polri, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden sebagai landasan kebijakan.

Ahmad Dofiri sendiri merupakan perwira tinggi Polri dengan rekam jejak yang cemerlang, pernah menduduki sejumlah jabatan strategis Korps Bhayangkara. Jabatan tersebut antara lain Wakil Kepala Polri, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, menunjukkan pengalamannya yang luas dalam kepolisian.

Sumber: AntaraNews