Evaluasi Prolegnas, Gerindra Sebut Pemerintah Sering Absen saat Pembahasan RUU

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat itu membahas program legislasi nasional (prolegnas) 2014-2019.

Dalam rapat tersebut Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyoroti masalah kehadiran pemerintah dalam pembahasan Rancangan atau Revisi Undang-undang (RUU). Menurutnya, dalam periode lalu pemerintah sering tidak hadir dalam pembahasan RUU.

"Ada hal teknis yang belum dimasukkan seperti konsistensi pemerintah untuk mengikuti pembahasan UU, ini kan hal yang sangat penting karena DPR tidak bisa jalan sendiri untuk membahas UU tanpa kehadiran pemerintah," kata Syafi'i.

Pria yang akrab disapa Romo ini mencontohkan RUU yang belum rampung dibahas karena pemerintah tak sering hadir dalam pembahasan. Di antaranya adalah RUU tentang Minuman Beralkohol.

"RUU Minol itu pansusnya masih datang tapi pemerintah sudah enggak datang lagi," ungkapnya.

Sebelumnya tenaga ahli Baleg mengatakan dari 189 Prolegnas Tahun 2014-2019, total ada 89 RUU yang sudah disahkan menjadi UU di mana 53 dari kumulatif terbuka dan yang RUU murni ada 36. Dibandingkan dengan Prolegnas 2010-2014 totalnya 128 di mana 57 kumulatif terbuka dan 71 RUU murni.