Merdeka.com - Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum Kemendagri Laode Ahmad mewakili Dirjen Polpum membuka rapat koordinasi penguatan kapasitas ormas dalam rangka sosialisasi peraturan perundangan bidang ormas di Novotel Makassar, Kamis (12/10). Dalam sambutannya Laode Ahmad menyampaikan bahwa Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas sudah sesuai.

"Bukan Perppu otoriter dan ihwal kegentingan memaksa yang mempersyaratkan terbitnya Perppu jangan dimaknai semata mata jika terjadi konflik secara fisik seperti konfrontasi, tetapi juga gerakan gerakan radikalisme di dalam dunia maya," ujar Laode Ahmad.

Mewakili Gubernur, Kaban Kesbangpol Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Asmanto Baso Lewa menyampaikan posisi strategis Kesbangpol dalam menjaga dan mengayomi di bidang Ipoleksosbudhankam termasuk melakukan pembinaan terhadap ormas dan menjadi tangan kanan dan mata telinga kepala daerah. "Di Sulsel terdapat 1.700 ormas yang terdaftar di Bakesbangpol," paparnya.

Sri Handoko Taruna Kabag Keuangan Setditjen Polpum yang menjadi salah satu narasumber utama menyampaikan paparan terkait arah kebijakan pembinaan pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. "Salah satu isu yang mengemuka adalah terkait partisipasi pemilih dalam rangka Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019," ujarnya. Sri Handoko Taruna menekankan perlunya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam proses demokrasi.

Ada 3 (tiga) Permendagri yang disosialisasikan dalam kegiatan ini yaitu Permendagri Nomor 56 tahun 2016 tentang Pengawasan Ormas yang disampaikan Ispahan Setiadi. "Dalam pembinaan ormas jangan diberikan 'ikan' tapi berilah 'kail' sehingga bisa lebih produktif," kata ispahan.

Selanjutnya, Pemendagri no 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi (Siormas) yang disampaikan Jua Juariah selaku salah satu Kasubdit di Direktorat Ormas Ditjen Polpum. Menurut Jua, mekanisme pendaftaran berdasarkan peraturan yang baru disahkan ini terpusat di Kemendagri melalui Unit Layanan Administrasi (ULA), selanjutnya dijelaskan SKT yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum permendagri ini ditetapkan tetap berlaku tetapi tetap dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Yang terakhir Pemendagri 58 tahun 2017 tentang Kerja Sama Kemendagri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan badan lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum yang disampaikan Sunaryo selaku Kasubdit kemitraan dan pemberdayaan ormas. Sunaryo menjelaskan bahwa pemberdayaan ormas memiliki prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daya tahan dan kemandirian ormas.

Peserta kegiatan ini berasal dari Kepala Badan Kesbangpol wilayah Barat meliputi Propinsi di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.