Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Desmond klaim anggota Pansus angket tak bisa dijerat KPK

Desmond klaim anggota Pansus angket tak bisa dijerat KPK Desmond Junaidi Mahesa. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan KPK tidak bisa memidanakan anggota Pansus dengan pasal 21 tentang upaya menghalang-halangi proses hukum atau Obstruction of Justice.

Desmond mengklaim, Jaksa Agung M Prasetyo telah menjelaskan bahwa anggota Pansus tidak bisa dipidana saat melaksanakan tugas penyelidikan ke KPK.

"Kemarin rapat saya pimpin Jaksa Agung niatnya apa menghalangi-halangi, kalau itu melaksanakan tugas seperti pansus apakah bisa dipidana? Kalau kita memakai omongan Jaksa Agung enggak bisa dipidana," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Selasa (12/9).

Saat rapat kerja dengan KPK, sejumlah anggota Pansus angket ditugaskan ke Komisi III. Di lain hal, Desmond menilai pergeseran sejumlah anggota Pansus itu hal wajar.

"Hari ini kan banyak persepsi seolah-olah hari ini kayak pansus, bukan ini tugas pengawasan DPR tapi kalo memang ada orang yang di-BKO oleh fraksinya di komisi bukan sesuatu aneh, dalam DPR sudah biasa," tegasnya.

Desmond membantah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Komisi III bertujuan untuk menyerang atau melemahkan KPK. Pertanyaan yang diajukan hanya juga bukan berdampak pada rekomendasi akhir Pansus. Rapat kerja tersebut, hanya untuk mengevaluasi kinerja yang dirasa merugikan publik.

"Apa yang memperlemah KPK, itu adalah mempertegas apa-apa yang belum tegas di KPK. Ya ini hanya RDP saja, bukan Pansus yang berdampak ada rekomendasi. Kalau Pansus ada rekomendasi, kalau komisi penggalian sesuatu yang merugikan masyarakat, sesuatu yang ditanyakan," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Dewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember

Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan

Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Buka Peluang Gugat Hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi
Anies Baswedan Buka Peluang Gugat Hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi

Terkait wacana hak angket, Anies menyerahkan kepada NasDem, PKS dan PKB.

Baca Selengkapnya
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya