Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat tolak wacana pemerintah soal gunakan UU Pemilu lama

Demokrat tolak wacana pemerintah soal gunakan UU Pemilu lama Roy Suryo. ©kapanlagi.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menolak usulan pemerintah terkait wacana menggunakan UU Pemilu lama jika pembahasan RUU Pemilu yang tengah dibahas DPR tak mencapai titik temu. Dia berharap pemilu serentak pada 2019 mendatang menggunakan UU Pemilu baru yang saat ini revisinya sedang dibahas DPR.

Menurut Roy, dengan UU Pemilu baru itu seharusnya ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

"Artinya dengan sistem baru Pileg yang bersamaan dengan pilpres, itu tak seharusnya ada yang namanya presidential threshold untuk Pilpres. Karena bagaimana pun juga presidential threshold itu ditentukan oleh hasil pemilu," kata Roy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Roy menyarankan pemerintah dan Pansus RUU Pemilu melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu dengan format serentak. Untuk itu, Partai Demokrat mengusulkan ambang batas pencalonan Presiden di angka 0 persen sebagai representasi dari putusan MK.

"Makanya kembali ke putusan MK berarti tak ada threshold. Artinya sama saja dengan kembali ke usulan Partai Demokrat yang mengatakan bahwa tak ada threshold untuk melaksanakan putusan MK-nya," tegasnya.

Mantan Menpora ini mendorong agar RUU Pemilu segera diputuskan karena telah banyak uang rakyat yang digunakan untuk membahas regulasi tersebut.

"Kalau kami saya sekali karena sayang uang rakyat. Sudah sempat lama berjalan. berbulan-bulan dan akhirnya kembali ke UU lama. Mending enggak usah saja ada pembahasan sekalian," ujarnya.

Kendati demikian, Roy berharap RUU Pemilu bisa diputuskan pada rapat paripurna 20 Juli mendatang. Namun, cara pengambilan keputusan isu-isu krusial RUU Pemilu harus didahulukan dengan cara musyarawah bukan mekanisme voting.

"Maka nanti tanggal 20 Juli besok masa yang sangat ditunggu-tunggu, bukan kemudian buru-buru ditentukan. Kita berharap tak ada voting, tetap yang namanya wakil rakyat bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi kami dari Fraksi Demokrat tetap berpikir logis," tutupnya.

Diketahui, pemerintah mewacanakan untuk menggunakan Undang-Undang Pemilu lama jika dalam pembahasan RUU mengalami deadlock. Mengingat pembahasan lima isu krusial belum mencapai titik temu antara fraksi dan pemerintah, terutama terkait presidential threshold.

(mdk/msh)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Roy Suryo Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Buntut Tudingan Gibran Pakai Alat Bantu saat Debat

Roy Suryo Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Buntut Tudingan Gibran Pakai Alat Bantu saat Debat

Muannas yang juga calon anggota legislatif PSI itu mengaku khawatir masyarakat atas pernyataan Mantan Menteri Olahraga tersebut.

Baca Selengkapnya
Roy Suryo Dipolisikan Buntut Tuding Gibran Pakai Alat Bantu Saat Debat Cawapres

Roy Suryo Dipolisikan Buntut Tuding Gibran Pakai Alat Bantu Saat Debat Cawapres

Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Perwakilan Pilar 08.

Baca Selengkapnya
Roy Suryo Dipolisikan Buntut Tuding Gibran Pakai Alat Bantu Saat Debat Cawapres

Roy Suryo Dipolisikan Buntut Tuding Gibran Pakai Alat Bantu Saat Debat Cawapres

Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Perwakilan Pilar 08.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya

4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya

Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Baca Selengkapnya
Respons Ketua KPU Diancam Dipolisikan Roy Suryo: Tanya Aja Dia Habis Kena Pidana Apa

Respons Ketua KPU Diancam Dipolisikan Roy Suryo: Tanya Aja Dia Habis Kena Pidana Apa

Roy Suryo sebelumnya mengancam bakal melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke polisi usai menyebutnya tukang fitnah.

Baca Selengkapnya
AHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen

AHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen

AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya