Demokrasi aksesoris ancaman serius bagi Indonesia

Merdeka.com - Akhir-akhir ini, isu demokratisasi di Indonesia banyak mendapat sorotan. Pangkalnya, banyak kasus yang ditimbulkan oleh tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum dan sekelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Tak pelak, isu kriminalisasi menyeruak ketika sejumlah tokoh yang kritis terhadap pemerintah diproses hukum dengan perlakuan yang berbeda.

Hal itu dikatakan Farouk Abdullah Alwyni, Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (15/10).

"Memang, tak bisa dipungkiri iklim demokrasi di tanah air sedang mengalami fluktuasi, bahkan cenderung terjadi penurunan kualitas," ujarnya.

Dia mengutip hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ternyata pada 2016, IDI mengalami kemunduran dari 72,82 menjadi 70,09 atau terperosok 2,73 poin. Misalnya, dalam aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 3,85 poin, hak-hak politik 0,53 poin, dan lembaga demokrasi 4,82 poin.

"Variabel lain yang mengalami penurunan cukup tajam adalah peran partai politik dan birokrasi pemerintah daerah yang masing-masing sebesar 6,80 poin dan 5,60 poin," paparnya.

Dengan kondisi demikian, menurut Farouq, tidak mengherankan jika ada pegiat sosial media yang vokal digiring ke bui. Atau mantan wartawan yang menulis artikel soal tokoh penguasa masa lalu terancam penjara karena dianggap mencemarkan nama baik. "Sedangkan elite politik yang berstatus tersangka masih tebar pesona bahkan bisa bebas dengan berbagai upaya intervensi hukum," ujarnya.

Lebih jauh, Farouq beranggapan, praktik demokrasi yang berjalan saat ini hanya sekadar demokrasi aksesoris yang penuh simbol-simbol, yang belum menyentuh aspek substantif dari demokrasi itu sendiri. Memang, rakyat terlibat dalam pesta politik baik itu di tingkat daerah atau pilkada, pemilu legislatif dan pilpres. Tapi esensi dari demokrasi ini belum mampu menciptakan model pemerintahan yang lebih melindungi dan menyejahterakan rakyat, ataupun menciptakan birokrasi yang mudah dan melayani, serta penegakan hukum secara adil.

"Demokrasi asesoris seperti ini hanya menghasilkan elite-elite politik yang memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Mereka sibuk rebutan jabatan dan kekuasan, bukan komitmen mensejahterakan karena menyadari posisinya sebagai pelayan rakyat," cetusnya.

Dalam konteks negara yang lebih maju, demokrasi akan berkembang pada penghormatan terhadap hak hak sipil, rakyat dilindungi dan mendapat perlakuan sama di depan hukum. Munculnya, fenomena biasnya antara fungsi kritik dengan pencemaran nama baik menjadi tantangan bagi proses demokrasi di Indonesia.

"Kritik sosial terhadap pejabat negara atau pihak yang berkuasa ini penting sebagai cerminan dari semangat demokrasi. Karena, siapapun yang akan dan menjadi pejabat publik harus siap dikritik, bukannya alergi dengan sedikit-sedikit mempidanakan lawan politik dengan menggunakan pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," ujarnya.

Satu hal yang tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi menurut Farouq adalah, mengubah mental masyarakat yang bersifat neo-feodal.

"Artinya, masyarakat tidak perlu terlalu mengelu-elukan lagi seorang pejabat publik dengan memberikan penghormatan yang berlebihan di ruang publik. Toh, mereka ini pada dasarnya pelayan rakyat. Dalam iklim demokrasi yang sehat, perlakuan tidak diukur dari jabatan atau status sosialnya melainkan nilai kebaikan yang di bawa terhadap masyarakat. Kesetaraan atau prinsip egaliter merupakan hal yang fundamental dalam demokrasi," pungkasnya. (mdk/bal)