Merdeka.com - Salah satu penyebab sering terjadinya kerusuhan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dinilai karena kelebihan kapasitas. Walau hal itu sudah menjadi permasalahan klasik, namun tetap sulit diatasi oleh pemerintah. Menyikapi hal itu, perlu dilakukan langkah terobosan, sebagaimana disampaikan oleh

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir meminta pemerintah serius membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan, yang sebelumnya masuk dalam daftar carry over. Pernyataan tersebut dia sampaikan di hadapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR RI, Senin (24/2).

"Kami juga menunggu RUU Lapas, mestinya bisa segera langsung membahas saja, karena carry over. Apalagi masalahnya yang ditunggu-tunggu. Kami sudah siap pak, untuk membahasnya, lebih dari siap," jelas Adies Kadir.

Pembahasan RUU harus dilakukan dengan Pemerintah. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI mendorong Menkum HAM mempersiapkan pembahasan tingkat lanjut RUU Pemasyarakatan.

Sebelumnya, menurut Menkum HAM, jika RUU ini disahkan maka bisa mengatasi 40 sampai 59 persen over kapasitas lapas.

"Pak menteri pernah menyampaikan, kalau RUU Lapas ini selesai, 40 sampai 50 persen over kapasitas bisa teratasi," ujar Adies.

Menurutnya, masalah over kapasitas lapas harus menjadi prioritas Menkum HAM.

"Jadi kalau memang ada kesempatan pertama kita bahas saja ini pak, karena memang kalau hal ini bisa lebih memperbaiki lapas mengurangi over kapasitas seharusnya kita membahasnya terlebih dulu," jelas Adies.

Ditegaskan oleh politisi Golkar ini, over kapasitas lapas selalu menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun.

"Periode saya lima tahun kemarin, bahkan sebelum itu sudah ada, itu selalu menjadi masalah. Walaupun di periode Pak Yasonna ini, kita juga harus memberi apresiasi bahwa keinginan untuk memperbaiki lapas itu ada, cuma masih agak terkesan lambat," tutup Adies.