Dahnil Terseret Penyelewengan Dana Kemah, Fadli Nilai Hukum Sudah Jadi Alat Politik

Merdeka.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon memandang, terseretnya Dahnil Azhar Simanjuntak dalam kasus penyelewengan Dana Kemah merupakan sandiwara politik. Dia yakin, Dahnil tidak akan dipermasalahkan jika berada di kubu lawan politik Prabowo.

"Itu juga sama karena saudara Dahnil ini kebetulan ada di badan pemenangan Prabowo, jadi diperlakukan seperti itu. Coba dia ada di sana, pasti tidak diapa-apain, malah mungkin diberi fasilitas macam-macam," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai hukum sudah tidak adil dan menjadi alat politik. Dia khawatir masyarakat kehilangan kepercayaan dalam proses hukum di Indonesia.

"Jadi hukum kita sudah jadi alat politik. Jadi ini harus dihentikan karena kalau ini diteruskan ini akan menimbulkan orang tidak percaya lagi pada hukum. Ketidakpercayaan pada hukum akan menimbulkan anarki gitu," ujarnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ahmad Fanani, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (23/11). Dia diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017. Dalam kasus ini, polisi memanggil Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ahmad Fanani. Dahnil merasa dikriminalisasi melalui kasus dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia.

"Saya pikir Presiden tidak boleh diam ketika terjadi kriminalisasi terhadap kami, yang justru dari awal ingin membantu Presiden di tengah situasi yang pada saat itu carut-marut. Tapi kemudian justru hari ini kami dicari-cari (kesalahan) dan dikriminalisasi," kata Dahnil di Yogyakarta, Minggu, (25/11).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkriminalisasi aktivis Islam. Tuduhan kriminalisasi ini mencuat setelah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak diperiksa kepolisian dalam kasus dana kemah.

"Enggak ada (kriminalisasi), enggak ada urusan sama sekali," kata Pramono di Ballroom Grand Hyatt, Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta, Rabu (28/11).

Pramono juga membantah tuduhan bahwa Jokowi mengkriminalisasi Dahnil melalui kasus dana kemah karena Pilpres 2019. Dahnil merupakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) rival Jokowi, Prabowo-Sandiaga di Pilpres mendatang.

"Namanya penegakan hukum biasa tidak berkaitan dengan pilihan politik. Jadi tidak ada kriminalisasi sama sekali," ucapnya.