Bertemu Donald Trump, Setya Novanto merasa tak melanggar kode etik

Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto mengaku menghormati sikap beberapa anggota DPR yang melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik karena menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dia pun mempersilakan MKD untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

"Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan dalam merespons pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik terkait kehadiran kami dalam jumpa pers Donald Trump, patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa MKD telah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya," kata Setya dalam pesan tertulis yang diterima wartawan, Senin (7/9).

"Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan," sambungnya.

Dia berharap, MKD bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti pelaporan dirinya dan Fadli Zon tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dia menekankan, penyelidikan yang dilakukan MKD dalam dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan adalah wewenang yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

"Kami mempersilakan MKD untuk melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya, termasuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut. Kami berharap segenap anggota dan Pimpinan MKD bekerja secara profesional tanpa intervensi kepentingan pragmatis dari pihak-pihak tertentu," paparnya.

Meski begitu, Setya menolak disebut telah melanggar kode etik. Pasalnya, dia mengaku sama sekali dirinya tak ada niatan untuk mendukung Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat.

‎"Karena kami merasa, kehadiran kami dalam jumpa pers bersama Donald Trump tersebut tidak melanggar Kode Etik Anggota DPR," ujarnya.

Politikus Golkar ini menyatakan, dirinya memerlukan keputusan MKD atas dugaan yang menyebutnya telah melanggar kode etik dewan atas kehadirannya tersebut. Sehingga, dapat diketahui apakah benar dia telah melanggar kode etik.

"Tindaklanjut MKD juga kami perlukan untuk memperjelas posisi dan status kasus yang sebenarnya. Tindaklanjut MKD memerlukan dukungan dari semua pihak. Agar segala tuduhan dan tudingan tidak menyisakan fitnah. Publik harus memiliki pengetahuan yang utuh tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang melibatkan kami. Apalagi, kami menyandang amanah besar dari seluruh Anggota DPR sebagai Pimpinan DPR RI," tandasnya.