APBD telat, Ahok sumbang laptop buat KPU pakai duit pengembang

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, segala kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI akan ditanggung oleh APBD. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 ta‎hun 2016 tentang Pilkada.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, dana untuk meminjamkan 86 laptop dan komputer itu, berasal dari APBD DKI Jakarta. Karena ada keterlambatan APBD maka menggunakan dana koefisien lantai bangunan (KLB) pengembang PT Sampoerna Land.

"APBD terlambat, kan (KPU dan Bawaslu) sudah mau pakai nih. Kita rehab semua gunakan kewajiban dari pengembang. Ada kewajiban bayar uang nih, yang KLB segala macam, jadi pakai uang itu, untuk belikan. Jadi APBD-nya tidak kita cadangkan lagi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah, kalau PT. Sampoerna Land memberikan sumbangan laptop dan komputer. Melainkan, PT. Sampoerna Land memang memiliki kewajiban atas pengajuan kenaikan KLB kepada Pemprov DKI.

"Jadi bukan Sampoerna nyumbang, tapi Sampoerna membayar kewajiban dia kepada DKI. Karena APBD-P terlambat, kita minta dia gantinya dalam bentuk komputer," terangnya.

Diketahui, rincian peminjaman komputer dan laptop, yakni 46 komputer dan laptop untuk KPU DKI, 25 komputer dan 21 laptop. Kemudian 39 laptop dan komputer kepada Bawaslu DKI Jakarta, yang terdiri dari 18 komputer dan 21 laptop.

PT. Sampoerna Land mengajukan kenaikan KLB. Kompensasinya, PT. Sampoerna Land harus membangun tata ruang, memperbaiki saluran air, dan infrastruktur KPU serta Bawaslu DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Soemarno mengaku pihaknya sudah mengembalikan komputer pemberian Pemprov DKI. Hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas dalam Pilgub DKI 2017.

"Sudah kita kembalikan, supaya tidak dituduh macam-macam," kata Soemarno.