Akhiri konflik, Mahkamah Partai Golkar putuskan munas digelar Maret
Merdeka.com - Mahkamah Partai Golkar (MPG) mengadakan sidang terbuka dengan agenda membacakan keputusan MPG dalam upaya penyelesaian konflik Partai Golkar. MPG telah memutuskan penyelesaian konflik Golkar dengan melalui Musyawarah Nasional (Munas) selambat-lambatnya pada Maret 2016.
Selaku Ketua MPG, Muladi menetapkan tim transisi melalui Munas terbuka dan akuntabel di mana mantan Presiden BJ Habibie dipilih sebagai pelindung dan Wapres JK dipilih sebagai ketua tim transisi.
"Susunan tim transisi, BJ Habibie pelindung, Jusuf Kalla (JK) selaku ketua, anggota Ginanjar Kartasasmita, Emir Salim, Abdul Latief, Siswono Yudohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, dan Soemarsono," ucap Muladi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (15/1).
Berikut hasil putusan sidang MPG:
I. Munas (paling lambat) Maret 2016. Tugas:
1. Kepesertaan munas
2. Penyelenggara munas
3. Menetapkan tanggal dan bulan penyelenggaraan Munas
4. Aturan ketentuan munas yang aspiratif terbuka akuntabel.
II. Mendukung rekonsiliasi dan diberi tugas menata kepengurusan fraksi MPR dan DPR selama transisi.
III. Rekon berpedoman MPG putusan pertama 3 Maret 2015. Menghindari the winner takes all.
Sidang putusan MPG dihadiri oleh Muladi sebagai ketua dan dua Anggota MPG, yaitu mantan menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, dan Mayjen TNI (purn) Djasri Marin.
Sementara dua Anggota MPG lainya tidak hadir dalam sidang putusan MPG yaitu Duta Besar RI untuk Republik Ceko Aulia Rahman, mantan hakim Konstitusi HAS Natabaya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca Selengkapnya"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla berencana untuk bertemu Megawati. Pertemuan itu akan turut membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politisi senior Golkar ini hanya meminta publik menunggu saja.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaDugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengatakan, pemimpin harus memiliki gagasan dan bersikap tenang dalam memimpin bangsa Indonesia.
Baca Selengkapnya