Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal penunjukannya sebagai juru bicara resmi partai oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selain Basarah, Megawati juga telah menugaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Ronny Talapessy sebagai juru bicara partai berlambang banteng moncong putih.
"Terkait belum adanya pernyataan resmi partai dalam beberapa hari terakhir ini, saya memohon maaf kepada rekan-rekan wartawan," kata Basarah dalam keterangannya, Senin (24/2).
Basarah mengaku ke depan akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi ke publik sebagai mestinya setelah resmi mendapatkan tugas dari Megawati.
"Tentu saja, sebelum menyampaikan sikap dan pandangan partai tersebut, saya akan berkoordinasi dan melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Basarah.
Basarah menambahkan ke depan, segala informasi terkait sikap dan pandangan resmi PDI Perjuangan akan disampaikannya dan Ronny Talapessy.
"Oleh karena itu, saya mohon kerja sama dan dukungan dari kawan-kawan wartawan," kata Basarah.
Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjuk dua juru bicara (jubir) resmi DPP Partai. Dua nama yang ditunjuk adalah Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah dan Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy.
Dalam dokumen yang diterima Liputan6.com yang dari internal partai pada Senin (24/2), penugasan itu tercantum dalam surat tugas bernomor 3429/ST/DPP/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangani Megawati.
"Dalam rangka menyampaikan kebijakan partai atau merespons isu-isu dinamika politik yang berkembang saat ini, maka bersama ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai juru bicara (jubir) PDIP yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait," demikian kutipan surat tersebut.
Megawati menegaskan Jubir harus berkoordinasi dan melaporkan ke Megawati terkait perkembangan isu politik dan sikap partai.
"Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai WAJIB berkoordinasi, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," bunyi surat tersebut.